Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota DPRK Sorong lakukan Reses ke IV tahap III di Kelurahan Malabutor, Kota Sorong, menjadi ajang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan beragam aspirasi dan keluhan langsung kepada para wakil rakyat yang berlangsung di kantor Kelurahan Malabutor pada Senin (03/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti berbagai persoalan mulai dari bantuan sosial yang belum tepat sasaran hingga, air bersih Tirta Remu dan penataan lingkungan sekitar pasar bersama.
Salah satu hal yang paling banyak dibahas warga adalah terkait penyaluran bantuan sosial seperti PKH dan BLT. Mereka berharap agar pendistribusian bantuan dapat dilakukan dengan lebih adil dan tepat sasaran. Menurut warga, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, sementara warga yang lebih membutuhkan justru tidak terdata.
Selain itu, warga juga meminta agar data KPU dan Sosial disinkronkan dengan data kependudukan di Disdukcapil dan kelurahan. Hal ini dinilai penting agar pendataan pemilih ke depan dapat lebih akurat, sekaligus mmenghindari bantuan yang tidak tepat sasaran.
Dalam reses tersebut, masalah infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Warga mengusulkan agar akses jalan dari Pasar Bersama menuju ke belakang Mace Daeng segera diperbaiki, karena kondisi jalan yang rusak cukup menghambat aktivitas masyarakat sekitar.
Ketua DPR Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewarissa, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menjemput aspirasi warga secara langsung. Ia menyampaikan bahwa pada reses tahun 2026 mendatang, pihak DPR berencana turun langsung ke lapangan dan tidak lagi menggelar reses di kantor kelurahan.
Selain membahas infrastruktur dan bantuan sosial, John Lewarissa juga menyinggung soal keberadaan Koperasi Merah Putih. Namun, Lurah Malabutor menjelaskan bahwa koperasi tersebut belum berjalan karena masih terkendala anggaran. Ia berharap dukungan dari DPR agar program koperasi ini bisa segera terealisasi untuk mendukung perekonomian warga.
Masalah lain yang turut mencuat adalah soal lapak-lapak liar yang berdiri di bahu jalan dan trotoar depan Pasar Bersama. Ketua RT setempat mempertanyakan legalitas pembangunan lapak tersebut karena muncul secara tiba-tiba tanpa izin yang jelas.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRK Sorong Syarif Nari menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah kelurahan harus melalui koordinasi antara RT, RW, dan pemerintah kelurahan. Jika ditemukan lapak liar tanpa izin, maka pihaknya akan mendorong langkah tegas, termasuk pembongkaran setelah adanya surat peringatan resmi.
Dalam kesempatan tersebut, Syarif Nari juga menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung upaya pemerintah untuk menata kawasan pasar agar pedagan dari pasar Sentral untuk menempai sementar, sampai pembangunan pasar sentral selesai di bangun baru para pedagang kembali lagi.
Ia juga menilai penertiban lapak liar perlu dilakukan demi menciptakan ketertiban dan keselamatan bersama.
Ketua DPR John Lewarissa menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya terkait perbaikan Jalan Selat Karimata. Ia memastikan proses pengaspalan akan segera dilakukan dalam waktu dekat untuk meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas.
Reses kali ini menjadi wadah efektif bagi warga Malabutor untuk menyuarakan harapan dan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Pemerintah daerah dan DPRK Sorong pun diharapkan dapat menindaklanjuti setiap aspirasi tersebut agar pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Malabutor semakin baik ke depan.
