Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Aktivis anti korupsi, Andrew Warmasen, angkat bicara terkait polemik pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan APBD yang belakangan menjadi sorotan publik. Pernyataan tersebut disampaikan Andrew saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu malam (24/5/2026).
Dalam keterangannya, Andrew menegaskan bahwa APBD maupun LKPJ merupakan konsumsi publik yang seharusnya dibuka secara transparan kepada masyarakat, bukan justru ditutup-tutupi.
Menurutnya, apabila dalam pembahasan ditemukan adanya persoalan administrasi, kelebihan anggaran, ataupun penggunaan anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut harus disampaikan secara terbuka agar menjadi bahan evaluasi pemerintah pada tahun berikutnya.
“Kalau memang ada temuan, silakan diutarakan saja. Itu bisa menjadi bahan perbaikan di tahun mendatang. Jangan karena ada temuan lalu ditutupi. APBD dan LKPJ ini konsumsi publik, jadi masyarakat juga berhak tahu,” tegas Andrew.
Ia juga menyoroti adanya dugaan intervensi Ketua DPR dalam kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR yang membahas LKPJ tersebut. Andrew mengaku menerima sejumlah informasi terkait adanya tekanan dalam proses pembahasan, sehingga ia meminta seluruh pihak tetap objektif dan menghormati independensi pansus sebagai bagian dari perangkat DPR.
“Saya berharap ke depan jangan sampai ada intervensi dalam pansus. Kami dengar ada dugaan intervensi dari pihak tertentu. Mari sama-sama objektif dan hargai kerja pansus sebagai lembaga kontrol untuk masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Andrew turut mempertanyakan ketidakhadiran tiga pimpinan penting dalam sidang paripurna LKPJ, yakni Septinus Lobat selaku Wali Kota Sorong, John Lewarissa sebagai Ketua DPR Kota Sorong, serta Demanto Silalahi selaku Ketua Pansus.
Menurutnya, absennya para pimpinan tersebut semakin memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait dinamika yang terjadi dalam pembahasan LKPJ tahun 2025. Andrew menilai masyarakat kini semakin kritis dalam menyikapi persoalan anggaran dan proses pengawasan di DPR.
Tonton Juga Serial Lagu Terbaru
👇👇👇
Lagu Viral \"Veronika\"
“Kita hidup di era digital, masyarakat sekarang tidak bodoh. Ketika muncul isu soal kode-kode tangan dan dugaan saling menutupi, tentu publik akan bertanya ada apa di balik itu semua,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fungsi legislatif, khususnya pansus, adalah memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena itu, menurutnya, setiap temuan harus dibuka secara jelas agar tidak menimbulkan dugaan korupsi.
“Kalau ada pekerjaan yang anggarannya diserap tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam pansus, tentu akan memunculkan dugaan korupsi dan ketakutan tersendiri di masyarakat,” ungkapnya.
Meski demikian, Andrew menyatakan mendukung apabila terdapat usulan penambahan anggaran selama hal itu benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan pendapat dan tetap menghormati pimpinan maupun anggota pansus.
“Kalau memang butuh tambahan anggaran untuk kepentingan masyarakat, silakan saja. Tapi tidak perlu sampai saling kode-kode tangan atau terkesan menutupi sesuatu. Mari kita hargai ketua pansus dan seluruh anggota pansus,” tambahnya.
Andrew juga merespons rencana aksi demonstrasi yang akan dilakukan sejumlah kelompok aktivis dan cipayung terkait polemik LKPJ Wali Kota Sorong. Ia menilai aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari demokrasi dan tidak perlu dibatasi selama dilakukan sesuai aturan.
“Kalau ada seruan aksi dari kelompok pemuda, saya pikir itu sah-sah saja. Itu bagian dari evaluasi untuk DPR maupun pansus. Kita hidup di era demokrasi, jadi tidak perlu dilarang,” pungkasnya.
