Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menteri Pariwisata menyoroti pentingnya pengelolaan daya dukung lingkungan (carrying capacity) dan ancaman overtourism di kawasan Raja Ampat. Menurutnya, rencana penambahan frekuensi penerbangan menuju Sorong untuk mendongkrak devisa daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam dalam menerima lonjakan wisatawan.
Ia menegaskan, status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” membawa tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya aparatur pemerintah, untuk menempatkan etika lingkungan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” tegas Menteri Pariwisata. Usai kunjungan Waisai pada Rabu (6/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong konsep pariwisata berkelanjutan di Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik dunia.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, mengungkapkan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu dari sedikit kawasan di dunia yang menyandang dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Selain itu, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute, sebuah pengakuan internasional atas komitmen kawasan tersebut dalam menjaga ekosistem laut dan konservasi berkelanjutan.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” ujar Nausrau.
Meski memiliki potensi besar, Nausrau mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri pariwisata lokal. Di antaranya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM), minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar pulau yang teratur dengan tarif terjangkau bagi masyarakat maupun wisatawan.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit untuk mendukung konektivitas di wilayah pulau-pulau terpencil di Raja Ampat.
Menurut Nausrau, penguatan infrastruktur transportasi dan digital menjadi faktor penting untuk mendukung kualitas pelayanan wisata sekaligus memperkuat daya saing pariwisata Papua Barat Daya di tingkat internasional.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berharap adanya pendampingan lebih intensif dari Kementerian Pariwisata dalam menghadapi proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
Langkah tersebut dinilai penting agar Raja Ampat tetap mempertahankan reputasi globalnya sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.
