Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong, PBD– Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyebut pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sorong sejauh ini berjalan baik tanpa kendala berarti. Hal itu disampaikan usai melakukan evaluasi bersama Satgas MBG Kabupaten Sorong, pengelola SPPG, serta para ahli gizi di kantor Bupati Kabupaten Sorong pada Senin (29/6/2026).
“Hasil diskusi kita dengan Ketua Satgas Kabupaten Sorong yang juga Wakil Bupati Kabupaten Sorong, bersama sekretaris, Korwil Kabupaten Sorong, para Kepala SPPG dan ahli gizi, sejauh ini alhamdulillah di Kabupaten Sorong belum ada kendala yang berarti. Semua berjalan baik, tidak ada keluhan dan tidak ada kendala,” ujar Ahmad Nausrau.
Ia menjelaskan, penerimaan masyarakat terhadap menu berbasis pangan lokal yang disajikan kepada penerima manfaat dinilai cukup baik.
“Bahkan termasuk menu lokal yang disajikan itu ternyata penerimaannya cukup baik sekali di kalangan penerima manfaat,” katanya.
Meski demikian, terdapat sejumlah catatan terkait kebutuhan bahan baku yang masih terbatas. Pemerintah daerah berencana memetakan kebutuhan pangan yang rutin digunakan SPPG agar dapat disinergikan dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
“Sudah menjadi atensi Pak Wakil Bupati untuk meminta daftar menu yang biasa disajikan, bahan pokok dan bahan lokalnya apa, sehingga bisa menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk men-support para petani menanam jenis sayuran tertentu, buah-buahan tertentu, termasuk telur, ikan, ayam, daging dan lainnya yang menjadi kebutuhan suplai SPPG,” ungkapnya.
Ahmad Nausrau juga menyoroti belum beroperasinya dapur SPPG kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Sorong, meskipun sejumlah investor telah melakukan investasi.
“Sampai sekarang di Kabupaten Sorong ini juga 3T belum ada satu pun yang jalan, sementara para investor sudah menginvestasikan uang mereka dengan harapan SPPG 3T ini juga bisa segera berjalan sehingga penerima manfaat, terutama anak-anak kita di kampung-kampung, bisa mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera menjadi perhatian pemerintah pusat agar operasional SPPG 3T dapat dimulai pada tahun ajaran baru.
“Harapan kita, mulai tahun ajaran baru ini yang 3T itu setidaknya sudah ada yang mulai operasional,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjut Ahmad, terus memberikan dukungan melalui penyediaan data dan informasi perkembangan dapur-dapur 3T yang telah dibangun di kabupaten dan kota.
Video Viral
👇👇👇
AG Bantu Bahan Bangunan
Rumah Kumuh Kota Sorong
“Kami men-support dengan memberikan berbagai data informasi tentang perkembangan dapur-dapur 3T yang dibangun di kabupaten kota, supaya yang sudah selesai, seperti di Tambrauw dan Maybrat, segera di-approve oleh BGN dengan menurunkan tim appraisal dan menilai kelayakannya agar segera dioperasionalkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah hanya dapat memberikan rekomendasi dan masukan kepada pihak terkait, sedangkan keputusan operasional berada di tingkat pusat.
“Tugas kami sesungguhnya hanya memberikan saran dan masukan kepada BGN. Eksekutornya ada di sana. Kita lebih kepada rekomendasi saja,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Nausrau juga menyinggung adanya 10 SPPG yang ditutup sementara karena berbagai persoalan teknis.
“Persoalannya bermacam-macam. Ada yang karena menu viral tidak sesuai standar, ada ulatnya, ada juga persoalan IPAL, dan ada yang pembangunannya belum memenuhi standar yang ditetapkan BGN sehingga direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan,” katanya.
Ia berharap proses pembenahan dapat segera diselesaikan agar SPPG yang telah memenuhi syarat dapat kembali beroperasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Sorong, H. Sutedjo, S.Pd., mengatakan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara berjenjang hingga tingkat distrik.
“Satgas MBG Kabupaten Sorong termasuk kepala-kepala distrik saya tugaskan untuk memantau setiap saat di wilayahnya masing-masing. Bahkan saya minta foto-foto MBG yang dikirimkan di sekolah-sekolah sebagai bahan evaluasi kami,” ujar Sutedjo.
Ia menambahkan, kebutuhan bahan pangan dari setiap SPPG akan dipetakan dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah teknis agar dapat dipenuhi oleh petani lokal.
“Dari SPPG itu kebutuhannya apa, nanti akan saya sampaikan kepada OPD teknis. Mana kebutuhan yang diperlukan untuk MBG, ke depan akan kami koordinasikan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Sorong berharap keterlibatan petani, nelayan, dan peternak lokal dapat semakin diperkuat sehingga manfaat program MBG tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
