Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pariwisata tetap berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran pada tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Sahid Mariat Hotel Kota Sorong pada (29/6/2026).
Fokus utama kegiatan ini diarahkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pengembangan destinasi wisata, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM lokal.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pariwisata Kota Sorong, Ir. Zikri Atiqi Helmi, S.Si.T., M.M., mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada penurunan alokasi anggaran di berbagai kementerian, lembaga, maupun organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk sektor pariwisata.
“Kita memasuki tahun-tahun efisiensi, sehingga memang seluruh kementerian, lembaga, maupun OPD di daerah mengalami penurunan anggaran yang cukup drastis. Karena itu, kami berupaya memaksimalkan seluruh anggaran yang tersedia,” ujar Zikri.
Ia menjelaskan, anggaran pariwisata tahun 2026 difokuskan untuk penyelenggaraan event, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan melalui Dana Otonomi Khusus (Otsus) berupa pembangunan gazebo pada sejumlah destinasi wisata yang dikelola oleh Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, pemanfaatan Dana Otsus diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat Papua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di destinasi wisata.
“Dengan harapan dana Otsus yang digunakan itu bisa bermanfaat langsung dalam hal penguatan ekonomi masyarakat Papua,” katanya.
Meski anggaran terbatas, Dinas Pariwisata Kota Sorong tetap berupaya melakukan sosialisasi serta penguatan kapasitas pengelola destinasi agar mampu mengelola kawasan wisata secara mandiri dan profesional.
“Kita tidak serta-merta menjadi lemah dengan keterbatasan anggaran. Kita tetap melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas SDM, sehingga ke depan spot-spot pariwisata dapat dikelola secara mandiri, bahkan terbuka peluang menghadirkan investor dari luar sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah,” ungkapnya.
Terkait arah pengembangan pariwisata, Zikri menyebut Pemerintah Kota Sorong saat ini tengah mengevaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2025.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk menyusun RIPARDA periode 2026–2036 sebagai acuan pengembangan destinasi wisata ke depan.
Dalam dokumen sebelumnya, sejumlah kawasan telah ditetapkan sebagai prioritas pengembangan, di antaranya kawasan pesisir, ekowisata mangrove, hingga kawasan Bukit Cinta.
“RIPARDA kita memang berakhir pada tahun 2025, sehingga untuk periode 2026 sampai 2036 saat ini sedang dilakukan evaluasi. Nantinya peningkatan destinasi wisata akan menjadi bagian dari rencana pembangunan pemerintah daerah ke depan,” jelasnya.
Musda MUI Ke-I Provinsi Papua Barat Daya
Ia mengakui, sejumlah destinasi wisata di Kota Sorong selama ini hanya mengalami popularitas sesaat sebelum akhirnya mengalami penurunan kunjungan. Karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan, pelayanan, serta kenyamanan wisatawan menjadi prioritas utama.
“Saya melihat destinasi wisata di Sorong ini sering viral di awal, tetapi setelah itu menurun. Nah, ini yang ingin kita pertahankan, sehingga wisatawan yang datang memiliki keinginan untuk kembali lagi. Kuncinya ada pada pengelolaan pariwisata yang baik, SDM yang berkualitas, dan kenyamanan bagi pengunjung,” ujarnya.
Di sisi lain, Dinas Pariwisata juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam setiap kegiatan pariwisata yang diselenggarakan di Kota Sorong. Saat ini, pihaknya aktif membangun koordinasi dengan sejumlah BUMN agar dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diarahkan ke sektor pariwisata.
“Kita berharap setiap bulan ada event-event budaya lokal yang dapat menggerakkan UMKM, khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif seperti pembuat noken maupun kreator konten pariwisata,” katanya.
Menurut Zikri, sektor pariwisata memiliki kontribusi strategis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pajak hotel, restoran, serta berbagai usaha jasa pariwisata lainnya.
“Pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar di Kota Sorong melalui sektor pajak, seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Karena itu, sektor ini harus terus ditingkatkan, baik dari sisi destinasi maupun kapasitas industri pendukungnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengembangan event berskala besar di Kota Sorong diharapkan mampu meningkatkan tingkat hunian hotel, memperluas peluang usaha bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, terkait pengelolaan destinasi wisata milik pemerintah, Zikri menyebut hingga saat ini Dinas Pariwisata belum memperoleh pendapatan retribusi secara langsung karena belum terdapat destinasi yang dikelola pemerintah daerah secara optimal.
Kawasan wisata mangrove, misalnya, saat ini masih membutuhkan rehabilitasi, sedangkan pengembangan kawasan Bukit Cinta masih dalam tahap penataan dan pembenahan agar dapat kembali menjadi daya tarik wisata unggulan di Kota Sorong.
Terkait pengembangan kawasan Bukit Cinta, Zikri menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih melakukan proses administrasi dan komunikasi dengan pihak terkait agar kawasan tersebut dapat menjadi aset pemerintah daerah.
“Kawasan Bukit Cinta masih dalam proses dan upaya untuk menjadi aset pemerintah, sehingga saat ini kami masih melakukan komunikasi terkait status wilayah destinasi tersebut. Harapannya, apabila sudah menjadi aset pemerintah, maka penataan dan pengembangannya dapat dilakukan secara lebih optimal sebagai salah satu destinasi unggulan Kota Sorong,” ujar Zikri.
Dengan kepastian status aset tersebut, Pemerintah Kota Sorong berharap pengembangan Bukit Cinta dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi infrastruktur, pengelolaan, maupun peningkatan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung.
