Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) terus memperkuat upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan Training of Trainers (ToT) Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 yang berlangsung di Swiss-Belhotel Sorong, Rabu malam (24/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, yang hadir mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Dalam sambutannya, Yakob menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal yang telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur dalam meningkatkan literasi keuangan serta memperluas akses terhadap layanan keuangan yang inklusif,” ujar Yakob Kareth.
Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, tabungan, investasi, pembiayaan usaha, hingga pemanfaatan layanan keuangan formal sangat diperlukan agar masyarakat mampu mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan bertanggung jawab.
“Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan, tabungan, investasi, pembiayaan usaha, serta pemanfaatan layanan keuangan formal akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan bertanggung jawab,” katanya.
Yakob menjelaskan bahwa penguatan literasi keuangan menjadi semakin strategis bagi Papua Barat Daya yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan pembangunan tersendiri. Karena itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan yang memadai agar dapat mengakses layanan keuangan yang aman, legal, dan bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup mereka.
Ia menambahkan, kegiatan Training of Trainers memiliki arti penting karena tidak hanya meningkatkan kapasitas peserta, tetapi juga menyiapkan para calon pelatih yang nantinya akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
“Para peserta diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga manfaat program ini dapat menjangkau lebih banyak orang,” ujarnya.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ricard P Purba
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ricard Purba, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program TEKAD atau Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu.
Menurut Ricard, program TEKAD bertujuan mentransformasi usaha masyarakat yang sebelumnya dikelola dalam skala keluarga menjadi usaha yang lebih besar dan produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.
“TEKAD ini singkatan dari Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Jadi mentransformasi usaha yang tadinya skalanya keluarga menjadi skala yang lebih besar. Tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kampung,” jelas Ricard.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Ia mengungkapkan bahwa Program TEKAD merupakan program yang didukung melalui pinjaman (loan) dari Pemerintah Italia dan menjadi salah satu program strategis Kemendes PDT untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan daerah tertinggal.
Salah satu fokus utama program tersebut adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Berdasarkan hasil pendampingan di berbagai daerah, masih banyak masyarakat kampung yang belum melakukan pencatatan keuangan secara sederhana sehingga sulit mengetahui kondisi ekonomi keluarga secara pasti.
“Kami memberikan pemahaman tentang pencatatan keuangan bagi keluarga. Selama ini ketika kami turun ke kampung dan bertanya berapa aset yang dimiliki, banyak yang menjawab tidak punya harta karena setiap ada uang langsung dibelanjakan. Dari situlah muncul kebutuhan akan program literasi keuangan,” katanya.
Ricard menjelaskan bahwa Program TEKAD saat ini dilaksanakan di sembilan provinsi, termasuk Papua Barat Daya yang difokuskan di Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Maybrat.
Menurutnya, salah satu contoh keberhasilan program tersebut dapat dilihat di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui kolaborasi antara pemerintah desa, dana sosial perusahaan, dan dana desa yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
“Di salah satu desa dampingan kami di Sumba Timur, program TEKAD berhasil mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa hingga sekitar Rp10 juta sampai Rp15 juta melalui kolaborasi berbagai pihak,” ungkapnya.
Ricard juga menjelaskan alasan Papua Barat Daya dipilih sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program. Menurutnya, berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan yang dilakukan pemerintah, wilayah Indonesia Timur masih membutuhkan penguatan ekonomi masyarakat desa agar mampu berkembang lebih cepat.
“Kami melihat kondisi dan status ekonomi masyarakat desa. Dari hasil pemetaan, lokasi program banyak diarahkan ke wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, dan NTT,” katanya.
Ke depan, Program TEKAD diharapkan mampu melahirkan pelaku usaha desa yang lebih mandiri dan memiliki akses pasar yang lebih luas. Bahkan, sejumlah kelompok usaha binaan di daerah lain telah berhasil menjalin kerja sama dengan perusahaan luar untuk memasarkan produk unggulan desa, termasuk komoditas kopi.
Melalui kegiatan pelatihan literasi keuangan ini, pemerintah berharap masyarakat Papua Barat Daya semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik sebagai dasar dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kampung secara berkelanjutan.
