Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar, kegiatan ini berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya pada Jumat malam (19/6/2026).
Sebagai tonggak sejarah pembentukan kepengurusan definitif MUI di provinsi termuda di Indonesia. Musyawarah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran ulama sebagai pelayan umat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah yang religius, harmonis, dan sejahtera.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, usai menyampaikan sambutannya di hadapan sekitar 200 peserta dan tamu undangan yang terdiri atas pengurus MUI, pimpinan organisasi Islam, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta unsur pemerintah daerah.
Ketua Panitia Musda I MUI Papua Barat Daya, Dr. Ambo Tang, Lc., M.Pd., mengatakan Musda perdana ini merupakan momentum bersejarah bagi MUI Papua Barat Daya untuk memperkuat kelembagaan sekaligus merumuskan arah organisasi ke depan.
Menurutnya, Musda bukan sekadar forum evaluasi kepengurusan, tetapi juga wadah menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan umat serta memilih kepemimpinan MUI untuk periode mendatang.
“Musyawarah daerah ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Selain menjadi forum evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan, Musda juga menjadi momentum untuk merumuskan arah kebijakan organisasi MUI, menyusun program kerja yang relevan dengan kebutuhan umat, serta memilih kepemimpinan MUI untuk periode yang akan datang,” ujar Ambo Tang.
Ia berharap seluruh rangkaian Musda berlangsung dengan semangat wataniyah, islamiyah, dan insaniyah sehingga setiap dinamika maupun perbedaan pandangan dapat menjadi kekuatan dalam menghasilkan keputusan terbaik demi kemaslahatan umat dan kemajuan Papua Barat Daya.
Ambo Tang juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, MUI Pusat, seluruh mitra kerja, organisasi Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para sponsor, yakni PT Gag Nikel, Petrogas E&P Indonesia, dan PT Pertamina International EP yang telah memberikan dukungan sehingga Musda I dapat terlaksana dengan baik.
Ia menambahkan, Musda yang berlangsung pada 19–20 Juni 2026 atau bertepatan dengan 4–5 Muharram 1448 Hijriah diharapkan menjadi awal lahirnya pemimpin-pemimpin MUI yang mampu mengayomi umat serta memperkuat kehidupan keagamaan di Papua Barat Daya.
“Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Musda I MUI Papua Barat Daya sebagai ikhtiar yang bernilai ibadah dan membawa manfaat besar bagi umat, bangsa, dan daerah kita tercinta,” imbuhnya
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengapresiasi terselenggaranya Musda I MUI Papua Barat Daya yang dinilainya memiliki arti penting dan bersejarah bagi provinsi termuda di Indonesia.
Menurut Elisa, Papua Barat Daya membutuhkan lembaga keagamaan yang kuat, solid, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan berperadaban.
“Musyawarah Daerah ke-1 ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan MUI Papua Barat Daya untuk membentuk kepengurusan yang kuat serta merumuskan arah dan program kerja organisasi ke depan,” katanya.
Elisa Kambu juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., dan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., atas kehadiran mereka dalam mendampingi proses penguatan kelembagaan MUI Papua Barat Daya.
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
Menurutnya, kehadiran pimpinan MUI Pusat merupakan bukti nyata komitmen dalam membina MUI Papua Barat Daya agar mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai pembimbing umat sekaligus mitra pemerintah.
Ia menegaskan bahwa MUI memiliki posisi strategis dalam memperkuat nilai moral, menjaga persatuan, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial, mulai dari pendidikan generasi muda, penyalahgunaan narkoba, hingga kemiskinan.
“Papua Barat Daya adalah rumah bersama bagi masyarakat yang berasal dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang. Karena itu, semangat toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati harus terus kita pelihara sebagai modal utama membangun daerah ini,” ujarnya.
Usai menyampaikan sambutan, Gubernur Elisa Kambu secara resmi membuka Musyawarah Daerah I MUI Papua Barat Daya.
Di sela-sela pelaksanaan Musda, Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A., memberikan apresiasi terhadap dinamika yang sempat terjadi sebelum agenda musyawarah dimulai.
Menurutnya, perbedaan pendapat yang muncul justru menjadi pelajaran penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah selama seluruh pihak tetap membuka ruang dialog.
“Saya melihat dinamika ini sangat bagus karena justru menjadi jalan memperkuat persatuan dan ukhuwah. Kadang-kadang karena kesibukan ada yang merasa terlewatkan, tetapi yang paling penting adalah semua pihak mau menyampaikan aspirasinya secara baik dan membuka ruang dialog,” ujar Amirsyah.
Ia menilai penyelesaian persoalan melalui musyawarah menunjukkan kedewasaan seluruh pihak yang terlibat.
“Alhamdulillah, walaupun membutuhkan waktu, semuanya bisa selesai. Orang memperjuangkan aspirasinya, tetapi juga mau mendengarkan. Saya juga salut kepada tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, anak-anak muda, dan Pak Wakil Gubernur yang menunjukkan kerendahan hati dengan mengatakan, kalau ada yang salah saya minta maaf dan segera kita perbaiki apa yang kurang. Itulah kuncinya sehingga semuanya berakhir dengan baik. Alhamdulillah happy ending,” katanya.
Amirsyah berharap kepengurusan MUI Papua Barat Daya yang akan terbentuk mampu mengakomodasi seluruh potensi umat Islam di daerah tersebut sehingga menjadi kekuatan besar dalam membangun masyarakat.
“Saya melihat banyak pejuang di Papua Barat Daya. Kalau potensi-potensi ini bisa diakomodasi dengan baik, dikonsolidasikan, kemudian disalurkan melalui program-program yang tepat, saya yakin dampaknya akan sangat besar, bukan hanya bagi MUI Papua Barat Daya, tetapi juga bagi wilayah Papua secara keseluruhan, insyaallah,” tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. K.H. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A., menilai dinamika yang terjadi merupakan bagian dari proses pendewasaan organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar selama diselesaikan melalui musyawarah dan semangat persaudaraan.
Ia berharap Musda I menjadi awal lahirnya kepengurusan MUI Papua Barat Daya yang mampu merangkul seluruh komponen umat Islam, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, damai, maju, dan sejahtera.
