Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Papuan Food Festival 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama lima hari sejak 16 Juni. Festival yang digelar oleh Lumbung Sagu bersama sejumlah komunitas dan Yayasan Belantara Papua itu menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan kuliner tradisional Papua sekaligus mengampanyekan pentingnya pelestarian pangan lokal di tengah derasnya arus pangan dari luar daerah. Penutupan festival berlangsung di Kota Sorong, Sabtu (20/6/2026).
Ketua Papuan Food Festival 2026, Salsabila Andriana yang akrab disapa Alsa, mengatakan festival ini sengaja dirancang untuk merayakan keberagaman budaya pangan masyarakat adat Papua yang selama ini mulai jarang dikenal, bahkan oleh masyarakat Papua sendiri.
“Acara ini dibuat dalam rangka menselebrasikan kuliner tradisional Papua, terutama tradisi atau budaya pangan yang berkaitan dengan budaya Orang Asli Papua. Ada bakar bambu dari suku Moi, bakar batu dari suku Biak, awiyat dari Maybrat, kemudian papeda kuah kuning, sinole, hingga sajian spesial ulat sagu,” ujarnya.
Menurut Alsa festival tersebut juga menjadi bentuk kepedulian terhadap semakin berkurangnya konsumsi pangan lokal akibat perubahan pola makan masyarakat.
“Sekarang banyak isu tentang deforestasi, kemudian pangan dari luar yang masuk ke Papua dan justru menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat asli Papua. Kami ingin mempopulerkan kembali pangan lokal asli tanah Papua agar kembali dikenal dan dicintai masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Papuan Food Festival melibatkan berbagai komunitas dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya Papua.
Papuan Food Festival 2026
“Kami berkolaborasi dengan Yayasan Belantara Papua sebagai tempat penyelenggaraan, kemudian Sinergi Papua, Gerakan Malamoi, para pelaku kreatif, menghadirkan narasumber diskusi, hingga berbagai penampilan budaya selama festival berlangsung,” jelasnya.
Salsabila menuturkan, festival ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat Kota Sorong untuk kembali mencicipi makanan tradisional yang kini semakin sulit ditemukan.
“Bahkan beberapa makanan tradisional itu sudah tidak ada lagi dijual di restoran atau warung di Kota Sorong, padahal semua bahan bakunya tersedia di Papua. Karena itu menurut kami kegiatan ini sangat penting,” ungkapnya.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Ia mengatakan Papuan Food Festival 2026 merupakan penyelenggaraan perdana dan diharapkan menjadi agenda tahunan.
“Ini tahun pertama Papuan Food Festival. Sebelumnya kami terlibat dalam Festival Tumpe yang berfokus pada budaya Moi. Ke depan kami berharap Papuan Food Festival dapat terus diselenggarakan setiap tahun,” tutur Alsa
Selain menghadirkan pameran dokumentasi perjalanan selama tiga tahun terakhir, festival juga menampilkan atraksi memasak langsung yang melibatkan masyarakat adat dari berbagai suku.
“Yang paling menarik adalah live cooking. Hari pertama kami menghadirkan mama-mama dari suku Moi yang memasak bakar bambu, kemudian hari ini teman-teman dari suku Biak melakukan bakar batu. Pengunjung bisa melihat langsung proses memasak sekaligus berdialog dengan para pelakunya,” kata Alsa
Sementara itu, Pelaksana Tugas Yayasan Belantara Papua, Markus Wafom, menilai pelestarian pangan lokal harus dilakukan melalui kolaborasi seluruh pihak, mulai dari masyarakat, komunitas hingga pemerintah.
“Sudah puluhan tahun pola makan tradisional masyarakat Papua bergeser ke beras. Akibatnya pangan lokal berbasis sumber daya alam Papua semakin hari semakin ditinggalkan, bahkan sampai di kampung-kampung pola makannya sudah berubah. Ini yang harus kita bangkitkan kembali melalui kolaborasi bersama,” ujarnya.
Markus juga berharap hasil festival dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah daerah, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang melindungi pangan lokal di Papua Barat Daya.
“Kami berencana menyampaikan rekomendasi kepada DPRK Kota Sorong agar ada tindak lanjut. Regulasi ini penting supaya pangan lokal bisa didorong hadir di ruang-ruang publik, misalnya hotel-hotel maupun kegiatan pemerintahan. Kalau dalam pengadaan konsumsi pemerintah sebagian diganti dengan pangan lokal, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat di kampung-kampung yang menjadi produsen pangan tersebut,” pungkasnya.
