Melanesiatimes.com, Kab. Sorong – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota dan Kabupaten Sorong masih terjadi hingga Selasa (4/8/2026).
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, yang mempertanyakan kepastian pasokan BBM subsidi di Papua Barat Daya.
Masyarakat menilai kondisi di lapangan bertolak belakang dengan pernyataan Pertamina Patra Niaga dalam konferensi pers pada Minggu (2/8/2026) yang menyebutkan stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman. Faktanya, antrean kendaraan masih mengular di hampir seluruh SPBU, sehingga memunculkan keraguan publik terhadap penjelasan yang telah disampaikan.
Sejumlah warga bahkan menduga masih terdapat persoalan mendasar dalam distribusi BBM subsidi yang belum diungkap secara terbuka kepada masyarakat. Dugaan tersebut, menurut mereka, perlu dijawab melalui evaluasi menyeluruh agar penyebab kelangkaan dapat diketahui secara jelas.
Salah seorang pengendara, Dilan, mengaku heran dengan kelangkaan Pertalite yang terjadi secara mendadak. Menurutnya, kondisi tersebut berbeda dengan situasi sebelumnya yang relatif normal.
“Kok bisa tiba-tiba Pertalite menjadi langka. Jangan sampai stok yang disalurkan ke seluruh SPBU tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Masyarakat juga masih mengingat dugaan praktik mafia BBM yang sempat menjadi perhatian beberapa bulan lalu,” ujar Dilan.
Ia menilai dugaan tersebut semakin menguat karena bukan hanya SPBU yang kehabisan stok, tetapi juga para pengecer. Dampaknya, harga BBM eceran melonjak tajam hingga mencapai Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per botol berukuran 1,5 liter.
“Kami berharap DPR dan aparat penegak hukum segera mencari tahu penyebab pasti kelangkaan ini. Kalau memang ditemukan adanya penyalahgunaan BBM subsidi, maka harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, Dilan meminta Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan di wilayah Sorong. Menurutnya, selama beberapa waktu terakhir persoalan kelangkaan BBM subsidi masih kerap terjadi dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan, terutama terhadap praktik pengisian BBM menggunakan kendaraan yang diduga telah dimodifikasi atau dikenal masyarakat sebagai “motor tap”. Menurutnya, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun hingga kini dinilai belum ditertibkan secara maksimal.
“Kami melihat pengawasannya masih lemah. Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi akan terus dirugikan,” katanya.
Dilan juga menyinggung kepemimpinan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sorong, Yunus Muharrahman. Menurutnya, sejak menjabat, persoalan distribusi BBM subsidi dinilai belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.
“Masyarakat berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan agar persoalan ini tidak terus berulang. BBM subsidi merupakan kebutuhan vital yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi di Kota maupun Kabupaten Sorong,” pungkasnya.
