Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Papua Food Festival 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama lima hari, sejak dibuka pada 16 Juni 2026. Kegiatan yang menghadirkan berbagai kuliner tradisional dari berbagai suku di Tanah Papua itu diharapkan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali pangan lokal yang mulai ditinggalkan masyarakat. Sabtu (20/6/2026).
Pelaksana Tugas Yayasan Belantara Papua, Markus Wafom, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Papua Food Festival merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pangan lokal Papua.
“Kita berkolaborasi bersama masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Karena kita melihat di Papua ini sudah puluhan tahun pola makan tradisional mulai bergeser ke beras dan pangan lainnya. Akibatnya, pangan lokal yang menjadi identitas masyarakat Papua semakin hari semakin punah,” ujar Markus saat penutupan Papua Food Festival.
Ia menjelaskan, perubahan pola konsumsi tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke kampung-kampung. Masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi umbi-umbian dan berbagai pangan tradisional kini mulai meninggalkannya.
“Di kampung-kampung pun pola makannya sudah bergeser. Makanan tradisional seperti umbi-umbian sudah banyak ditinggalkan. Karena itu kita harus bersama-sama mendorong agar pangan lokal bisa bangkit dan kembali menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ini membutuhkan kolaborasi semua pihak,” katanya.
Musda MUI Ke-I Provinsi Papua Barat Daya
Markus juga berharap festival tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pengembangan pangan lokal di Papua Barat Daya. Pihaknya bahkan berencana menyampaikan rekomendasi kepada DPRK Kota Sorong agar lahir regulasi yang mendukung pelestarian pangan lokal.
“Kami sudah berdiskusi dan setelah ini kemungkinan akan memasukkan surat kepada DPRK Kota Sorong agar ada tindak lanjut dan rekomendasi terkait perlindungan pangan lokal,” ungkapnya.
Menurut Markus, dukungan regulasi sangat penting agar penggunaan pangan lokal dapat didorong di berbagai sektor, termasuk hotel, restoran, maupun instansi pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat di kampung-kampung yang selama ini menjadi penghasil pangan lokal.
“Minimal hotel-hotel bisa menggunakan pangan lokal. Begitu juga pemerintah, misalnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu atau konsumsi perkantoran, sebagian bisa diganti dengan pangan lokal. Kalau itu dilakukan, manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat di kampung-kampung sebagai para penghasil pangan lokal,” tutupnya.
