SORONG, MELANESIATIMES.COM — Musyawarah Daerah (Musda) I Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua (Badko MMP) Provinsi Papua Barat Daya resmi digelar sebagai langkah strategis dalam membentuk dan mengonsolidasikan organisasi yang menjadi wadah aspirasi umat Muslim Papua di wilayah Papua Barat Daya.
Ketua Panitia Musda I Badko MMP Papua Barat Daya, Ahmad Lodji, mengatakan pembentukan Badko MMP di tingkat provinsi merupakan amanat organisasi sebagaimana diatur dalam Statuta Majelis Muslim Papua (MMP), khususnya Pasal 1, Pasal 10 dan Pasal 15.
Menurutnya, kehadiran Badko MMP Papua Barat Daya menjadi kebutuhan penting untuk menjembatani berbagai aspirasi umat Muslim Papua sekaligus memperkuat koordinasi organisasi hingga ke tingkat daerah.
“Musda ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan kepengurusan Badko MMP Papua Barat Daya yang solid, kredibel dan mampu menjalankan peran organisasi secara maksimal,” ujar Ahmad Lodji.
Ia menjelaskan, figur yang nantinya dipercaya memimpin Badko MMP Papua Barat Daya diharapkan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, integritas tinggi, serta kemampuan membangun jaringan dan koordinasi dengan berbagai pihak.
Selain itu, kepengurusan baru juga diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat Daya.
“Organisasi ini ke depan harus mampu menjadi jembatan antara pengurus pusat dan pengurus wilayah, sekaligus membawa aspirasi umat Muslim Papua melalui kerja sama yang sinergis dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” katanya.
Ahmad Lodji menambahkan, Musda I ini juga diharapkan tidak hanya menghasilkan struktur kepengurusan, tetapi mampu melahirkan gagasan dan program kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Musyawarah Daerah I Badko MMP Papua Barat Daya diikuti oleh perwakilan dari lima wilayah cakupan, yakni Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Raja Ampat.
Masing-masing daerah mengirimkan lima orang delegasi yang terdiri dari unsur pemegang hak suara dan peninjau. Forum Musda juga menjadi ruang dialog untuk membangun rasa memiliki serta memperkuat kebersamaan seluruh elemen dalam organisasi.
Namun demikian, Ahmad Lodji mengakui persiapan pelaksanaan Musda tidak berjalan tanpa kendala. Persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi panitia.
Selain itu, jadwal Musda juga sempat mengalami dua kali penundaan. Kegiatan yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 8 Agustus kemudian dijadwalkan ulang pada 15–16 Agustus, sebelum akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan.
Meski menghadapi berbagai kendala, panitia tetap berupaya memastikan Musda I Badko MMP Papua Barat Daya dapat terlaksana sebagai momentum penting bagi konsolidasi organisasi Muslim Papua di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut.
Ahmad Lodji berharap Musda ini menjadi awal bagi lahirnya kepengurusan yang mampu menjaga persatuan, memperkuat koordinasi dan menghadirkan kerja-kerja organisasi yang nyata bagi umat Muslim Papua di Papua Barat Daya.
“Harapan kami, Badko MMP Papua Barat Daya ke depan benar-benar menjadi rumah bersama, wadah perjuangan aspirasi umat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” tutup Ahmad Lodji.
