Melanesiatimes.com, PBD – Muhammad Sanusi Rahaningmas (MSR), tokoh masyarakat sekaligus perwakilan warga Muslim Papua Barat Daya, memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Hi. Ahmad Nausrau atas komitmen mereka dalam merealisasikan janji politik saat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan MSR saat ditemui di salah satu kafe di Kota Sorong, Selasa (04/11/2025).
Menurut MSR, janji politik yang disampaikan pasangan Elisa Kambu–Ahmad Nausrau (ESA) di masa kampanye kini mulai diwujudkan secara bertahap melalui berbagai program nyata. Meski kondisi keuangan nasional tengah mengalami efisiensi, namun semangat dan konsistensi kepemimpinan ESA patut diapresiasi karena mampu membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu bentuk realisasi janji politik tersebut adalah bantuan pembangunan Masjid Raya sebesar Rp.7 miliar. Langkah ini, menurut MSR, menjadi simbol perhatian pemerintah provinsi terhadap kehidupan umat beragama di Papua Barat Daya.
Selain itu, Pemprov Papua Barat Daya juga telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agama bagian urusan haji di Jakarta. Kesepakatan tersebut membuka peluang besar bagi Papua Barat Daya untuk menjadi embarkasi haji bagi wilayah Indonesia Timur, yang selama ini masih bergantung pada embarkasi di provinsi lain.
Dalam rangka mendukung kegiatan ibadah haji, pemerintah provinsi turut memberikan bantuan uang saku kepada petugas haji sebesar Rp.3 juta per orang dan kepada jamaah haji sebesar Rp.2 juta per orang. Termasuk pula bantuan biaya operasional perjalanan Sorong–Makassar yang jika diakumulasikan mencapai sekitar Rp.1,5 miliar.
MSR yang juga dipercaya sebagai Pejabat Urusan Haji (PUH) Papua Barat Daya menilai kebijakan tersebut menunjukkan kepedulian nyata pemerintah terhadap umat Islam. Ia menegaskan, langkah itu bukan sekadar simbol politik, tetapi wujud perhatian dan pelayanan terhadap kebutuhan spiritual masyarakat.
Lebih lanjut, MSR mengungkapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya juga menjalin komunikasi diplomatik dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA). Pertemuan tersebut bertujuan menjajaki kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, pertanian, perikanan hingga pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pertemuan itu membuka peluang besar bagi peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Dukungan internasional seperti ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan provinsi yang baru mekar tersebut.
Muhammad Sanusi Rahaningmas juga menyebutkan bahwa Gubernur Elisa Kambu dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Hi. Ahmad Nausrau memiliki komitmen sosial yang tinggi, termasuk rencana memberangkatkan beberapa umat Muslim ke tanah suci dan mengadakan wisata rohani bagi umat Kristiani. “Ini bentuk nyata kepemimpinan yang inklusif dan memperhatikan seluruh umat beragama,” ujarnya.
Ia berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kedua pemimpin tersebut agar dapat terus membangun Papua Barat Daya menjadi daerah yang maju, harmonis, dan sejahtera.
Menurut MSR, capaian yang telah diraih sejauh ini merupakan bukti nyata kemampuan kepemimpinan ESA dalam situasi fiskal yang sulit. “Dalam kondisi efisiensi saja mereka bisa memenuhi sebagian besar janji politiknya, apalagi kalau situasi ekonomi kembali normal. Tentu hasilnya akan jauh lebih baik,” katanya.
Menutup pernyataannya, MSR juga mengungkapkan bahwa di akhir tahun 2025 ini pemerintah provinsi berencana melaksanakan program renovasi rumah warga tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, MSR menjelaskan tentang kondisi keuangan daerah yang turut memengaruhi kemampuan realisasi program. Sejak pemekaran Papua Barat Daya pada 2023, terjadi pergeseran APBD induk dari Papua Barat ke Papua Barat Daya sebesar lebih dari Rp.3 triliun atau sekitar 43 persen.
Pada tahun 2024, nilai tersebut menurun menjadi Rp2 triliun lebih, dan di tahun 2025, di masa kepemimpinan Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau, turun signifikan menjadi sekitar Rp.1,6 triliun. Namun, akibat efisiensi nasional, pada pertengahan tahun ini APBD kembali turun menjadi Rp.1,3 triliun.
“Meski demikian, dengan kemampuan manajerial yang baik, Gubernur dan Wakil Gubernur tetap mampu menjalankan program prioritas tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat,” terang MSR.
Ia berharap pada kuartal kedua tahun 2026, kondisi APBD dapat kembali normal sehingga seluruh janji dan program kerja yang telah direncanakan bisa terealisasi sepenuhnya, seperti pengadaan tanah untuk tempat pemakaman umum (TPU). “Kami yakin janji politik ini akan terealisasi sebelum masa jabatan berakhir pada 2029. apabila kondisi keuangan nasional kembali normal,” pungkasnya.
“Yang penting, masyarakat tetap mendukung dan mendoakan agar kepemimpinan ESA bisa terus membawa berkah dan kemajuan bagi Papua Barat Daya,” tutup MSR.
