RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Ketua DPRK Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, mengecam keras kebijakan PT Maros Indah yang menghentikan penyaluran BBM subsidi ke pangkalan-pangkalan di wilayah kepulauan Raja Ampat. Kebijakan yang mulai diberlakukan sejak awal Juli 2026 itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kepulauan dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, terutama nelayan, pelaku pangkalan BBM, serta warga kampung yang selama ini bergantung pada BBM bersubsidi.
Penghentian pasokan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan BPH Migas yang mengatur penyaluran BBM subsidi melalui SPBU pada titik distribusi tertentu. Namun, menurut Taufik, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan karakteristik geografis Raja Ampat sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur distribusi.
Ia menjelaskan, di banyak kampung pangkalan BBM menjadi satu-satunya mata rantai distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat. Sementara jumlah SPBU di Raja Ampat masih sangat terbatas, para pelaku pangkalan kini dipaksa mengambil sendiri pasokan BBM dari Waisai atau titik distribusi lainnya dengan biaya angkut yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini dinilai bukan hanya membebani pelaku pangkalan, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat karena berpotensi memicu kenaikan harga BBM di tingkat konsumen.
Taufik menegaskan, kebijakan tersebut juga mengabaikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 100.3.3.2/77/SK-BRA/VII/2026 tentang Penetapan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Kabupaten Raja Ampat. Menurutnya, keputusan itu diterbitkan sebagai dasar hukum untuk menjamin pemerataan distribusi BBM bersubsidi hingga menjangkau masyarakat di pulau-pulau terpencil yang sulit diakses.
Ia menilai, keberadaan sub penyalur yang telah ditetapkan pemerintah daerah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi. Penghentian pasokan ke pangkalan justru bertentangan dengan semangat pemerintah daerah dalam menjamin akses energi bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
1 / 5
Video Viral
👇👇👇
AG Bantu Bahan Bangunan
Rumah Kumuh Kota Sorong
Tonton Juga Serial Lagu Terbaru
👇👇👇
Lagu Viral \"Veronika\"
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Film Anak Sorong Aurora🖤
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
”Hal seperti ini menurut kami sangat tidak bagus. Secara tidak langsung mereka membunuh masyarakat kecil yang berharap dari BBM bersubsidi. Sementara masyarakat nelayan kita hidup dari laut dan sangat bergantung pada BBM ini,” tegas Moh Taufik Sarasa. Sabtu (01/8/26).
Ia mengingatkan, apabila kebijakan tersebut terus dipertahankan tanpa solusi yang berpihak pada kondisi riil Raja Ampat, maka dampaknya akan dirasakan secara luas, mulai dari pelaku pangkalan BBM yang kesulitan menjalankan usahanya, nelayan yang terbebani biaya operasional, hingga masyarakat kampung yang harus membeli BBM dengan harga lebih mahal.
Karena itu, DPRK Raja Ampat mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat bersama pimpinan DPRK segera menyampaikan surat resmi kepada Pertamina dan PT Maros Indah agar kebijakan penghentian pasokan tersebut dievaluasi. DPRK juga meminta pemerintah pusat, BPH Migas, Pertamina, dan PT Maros Indah menyusun mekanisme distribusi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan, sehingga tujuan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, dalam waktu dekat DPRK Raja Ampat akan mengagendakan audiensi bersama PT Maros Indah, BPH Migas, serta para pelaku pangkalan BBM di Raja Ampat. Pertemuan tersebut bertujuan mencari solusi atas persoalan distribusi BBM bersubsidi, mendengarkan secara langsung aspirasi para pelaku pangkalan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat kepulauan.
