RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Desakan mengusut dugaan nepotisme dalam seleksi Calon Praja IPDN jalur afirmasi OAP asal Raja Ampat muncul karena sejumlah fakta yang dinilai perlu diperiksa.
Ketua GEMPHA Papua Barat Daya, Roger Mambraku, meminta Bupati dan Inspektorat Raja Ampat menelusuri kemungkinan konflik kepentingan, terutama karena peserta yang lolos disebut memiliki hubungan keluarga dengan pejabat strategis Pemkab Raja Ampat.
Polemik semakin mencuat karena peserta tersebut sebelumnya disebut mengikuti seleksi jalur Non-OAP, lalu dikaitkan dengan jalur afirmasi OAP. Perbedaan jalur ini mendorong tuntutan agar seluruh dokumen dan proses administrasi diverifikasi secara objektif.
Roger menegaskan, dugaan nepotisme bukan berarti pelanggaran telah terbukti. Namun, hubungan keluarga dengan pejabat, ditambah persoalan status jalur seleksi dan OAP, cukup menjadi dasar pemeriksaan.
Pemeriksaan perlu menjawab apakah pejabat terkait memiliki keterlibatan, akses informasi, pengaruh, atau peran dalam administrasi, rekomendasi, verifikasi, maupun seleksi.
Jika tidak ditemukan keterlibatan, hasilnya perlu disampaikan kepada publik. Sebaliknya, jika ada campur tangan atau penyalahgunaan jabatan, tindakan harus diambil sesuai aturan.
Tuntutan transparansi juga diperkuat polemik status OAP peserta. Sejumlah masyarakat adat mempertanyakan dokumen dan rekomendasi yang digunakan.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Dua tokoh adat Pulau Batanta, Semuel Sawoy dan Eli Sawoy, menyatakan menolak surat yang disebut berkaitan dengan Kepala BKPSDM Raja Ampat. Mereka mengaku tidak mengetahui proses penerbitan, tidak dilibatkan, serta tidak pernah menandatangani atau menyetujui surat tersebut.
Karena itu, dasar penetapan status OAP dan legitimasi rekomendasi adat perlu dibuka secara transparan.
Roger mendesak Inspektorat memeriksa seluruh rangkaian proses, meliputi:
- Jalur seleksi peserta;
- Perubahan status jalur;
- Pengurusan dan verifikasi dokumen OAP;
- Dasar rekomendasi adat;
- Keterlibatan pejabat yang memiliki hubungan keluarga;
- Kemungkinan konflik kepentingan atau penyalahgunaan jabatan.
“Yang harus diperiksa bukan hanya hasil akhirnya, tetapi seluruh prosesnya,” ujar Roger.
Menurut Roger, pemeriksaan penting karena jalur afirmasi OAP menyangkut hak dan masa depan Orang Asli Papua. Proses yang tidak transparan dapat merugikan peserta yang mengikuti jalur secara semestinya.
Dugaan nepotisme harus dibuktikan atau dibantah melalui pemeriksaan resmi. Bupati dan Inspektorat Raja Ampat diminta segera membuka proses secara objektif agar nama pihak yang dipersoalkan dapat dipulihkan atau pelanggaran ditindak.
MELANESIATIMES.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Raja Ampat, Inspektorat Kabupaten Raja Ampat, Kepala BKPSDM, serta seluruh pihak terkait proses administrasi dan seleksi IPDN.
