Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Fraksi Gerakan Amanat Bangsa (GAB) menyatakan dukungan terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan Sukriyadi dalam Rapat Paripurna Ke III Masa Sidang III Tahun 2026 di Rilych Panorama Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (24/9/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi GAB menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., beserta jajaran eksekutif atas penyampaian dokumen perubahan APBD yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan provinsi.
Fraksi GAB menilai perubahan APBD harus diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memperbanyak kegiatan dan serapan anggaran.
“Kami mendukung paradigma baru bahwa perubahan APBD harus berorientasi pada dampak dan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” demikian disampaikan Sukriyadi dalam pandangan umum fraksi GAB
Fraksi juga mencatat kondisi perekonomian Papua Barat Daya yang tetap menghadapi dinamika. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,82 persen, dengan sektor konstruksi menjadi salah satu penopang melalui pertumbuhan sebesar 7,78 persen.
Selain itu, Fraksi GAB mengapresiasi pengendalian inflasi daerah yang berada pada angka 3,50 persen pada Agustus 2026. Kondisi tersebut dinilai penting dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus daya beli masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Fraksi GAB mencermati adanya kenaikan target pendapatan daerah sebesar Rp202,12 miliar sehingga total pendapatan daerah menjadi Rp1,287 triliun. Target PAD juga disesuaikan menjadi Rp275,17 miliar.
Hingga 30 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 63,6 persen. Sejumlah sektor bahkan mencatat capaian tinggi, seperti pajak air permukaan sebesar 116 persen, pajak alat berat 115 persen, serta retribusi daerah yang mencapai 159 persen.
Namun, Fraksi GAB meminta potensi pendapatan yang realisasinya masih rendah terus dipacu. OPD penghasil didorong melakukan pemutakhiran data, memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Pada sisi belanja, Fraksi GAB mencatat realisasi belanja daerah hingga 30 Agustus 2026 mencapai 52,9 persen. Realisasi tersebut terdiri dari belanja operasional 59,2 persen, belanja modal 12,6 persen dan belanja transfer kepada kabupaten/kota sebesar 36,8 persen.
Fraksi memahami adanya proses penyesuaian kelembagaan dan administrasi pada OPD baru. Meski demikian, percepatan pelaksanaan program tetap dinilai penting agar anggaran yang telah disiapkan segera memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Fraksi GAB mendorong seluruh pimpinan OPD mempercepat pelaksanaan program fisik dan pencairan anggaran secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan di lapangan, dengan tetap menjaga kualitas serta akuntabilitas.
Fraksi juga memberikan dukungan terhadap kenaikan alokasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp150,01 miliar menjadi Rp548,01 miliar sesuai PMK Nomor 146 Tahun 2026.
Menurut Fraksi GAB, tambahan anggaran tersebut harus diarahkan secara tepat untuk memperkuat pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), terutama peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan petani dan nelayan lokal serta pembangunan konektivitas jalan dan jembatan.
Di bidang pembiayaan, Fraksi GAB turut menyoroti SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp395,77 miliar. Pemanfaatan SiLPA terikat untuk menyelesaikan kewajiban tahun sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan, DAK dan DBH dinilai perlu dikelola secara disiplin dan sesuai ketentuan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap masyarakat terlantar dan lanjut usia. Fraksi GAB mendorong pemerintah membangun pola kemitraan dengan lembaga sosial, termasuk Yayasan At-Taubah di Malanu yang selama ini memberikan pelayanan kepada para lanjut usia dan berencana mengembangkan fasilitas baru.
” Pemerintah perlu membuka ruang bagi lembaga sosial untuk mengajukan proposal secara resmi agar kebutuhan fasilitas pelayanan dapat diverifikasi dan dipertimbangkan dalam perencanaan serta penganggaran daerah,” kata Sukriyadi
Menutup pandangannya, Fraksi GAB menegaskan komitmen untuk mendukung proses perubahan APBD 2026 sekaligus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif. Fraksi berharap seluruh kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan di Papua Barat Daya.
