Melanesiatimes.com, Waisai – Menanggapi insiden kapal kandas di Perairan Selat Dampir tepatnya di Pulau Wai Rep Panjang, Kampung Arefi Distrik Batanta Utara, Kabupaten Raja Ampat. Rabu (02/07/2025).
Tozie Saleo salah satu Pemuda asal Kampung Yensawai dan juga merupakan ex pegawai BLUD mengkritisi kinerja Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dinilainya lalai dalam fungsi pengawasan terhadap wilayah-wilayah Konservasi di Raja Ampat.
“Sebagai mantan pegawai BLUD dan juga aktifis penggiat konservasi saya ingin menyampaikan bahwa insiden kapal tabrak karang ini merupakan kelalain, maka penting sebagai anak Raja Ampat untuk bersikap secara terbuka bahwa dibalik insiden tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dan monitoring di sekitar kawasan konservasi selat dampir,” ujarnya
Dia menjelaskan bahwa pengawasan laut raja ampat sepenuhnya di kelola dan dijaga oleh provinsi Papua Barat Daya melalui BLUD UPT KKP RAJA AMPAT.
“Tugas dari pada kantor BLUD sebagai perpanjangan tangan dari provinsi Papua Barat Daya adalah menjual Kartu jasa lingkungan kepada setiap wisatawan yg masuk ke Raja Ampat dengan harga Domestic 700.000/orang. Lokal 425.000/orang,” terangnya
Tozie bilang, Selat Dampir merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat sensitif, sebab terdapat ijin alur pelayaraan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan maka perlu adanya komunikasi intens dan aktif lintas sektor antara Syabandar dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar insiden kapal tabrak tidak terjadi berulang-ulang kali.
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
Lanjutnya, Selat Dampir memilik 3 pos pengawasan yang dibangun BLUD yakni Pos senapan, Pos Arefi, Pos Gam namun ironisnya hanya 1 pos yang aktif yaitu Pos Arefi, Batanta Utara sedangkan Pos Pulau Senapan sudah di tutup, dan pos Gam pun di tarik kembali ke Waisai.
Mirisnya, dia menjelaskan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah lebih dari cukup untuk kepentingan pengawasan laut dan mencapai angka yang sangat fantastis besar berdasarkan data kantor BLUD UPT KKP RAJA AMPAT Tahun 2023 hasil penjualan jasa lingkungan berkisar 17 sampai 20 miliar pertahunnya dan dari tarif ini lah yang digunakan sebagai oprasional jaga laut.
Wisatawan domestic yang berkunjung ke Raja Ampat dan membeli kartu jasa lingkungan pada saat itu sebanyak 24.467 sekitar 17 Miliar 100 juta sekian sedangkan Wisatan Lokal mencapai 452 juta pertahunnya.
“Yang menjadi pertanyaan adalah uang banyak itu pake buat apa saja sampai sistem pengawasan di lapangan sangat buruk dan tidak berjalan secara baik, jika orientasi kepala BLUD hanya untuk memperkaya diri silahkan angkat kaki dari Raja Ampat masih banyak anak-anak negeri yang mampu jadi kepala BLUD serta menjaga kawasan alamnya dengan hati,”
Atas insiden ini, sebagai masyarakat Raja Ampat pihaknya meminta kepada Gubernur Papua Barat Daya agar memperhatikan hal-hal prinsip daerah dan menjaga alam Raja Ampat yang secara de jure dan de facto telah memberikan kontribusi nyata kepada provinsi Papua Barat Daya dari sisi pariwisata dengan menggantikan Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kenapa harus dipaksakan untuk kerja trus sedangkan masih banyak anak-anak asli Raja Ampat yang bisa dan mampu menjadi kepala BLUD di situ. Bapak Gubernur papua Barat Daya kami mohon segera ganti kepala BLUD. Kerja cuma hanya tagih wisataaan untuk bayar kartu jasa lingkungan tapi tara jaga laut dengan baik,” tutupnya
