RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM – Pernyataan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai menjadikan Raja Ampat sebagai target utama penerimaan.
Kritik disampaikan Viktor Ambafen, yang meminta pemerintah provinsi tidak hanya melihat Raja Ampat sebagai objek pungutan, tetapi memetakan seluruh potensi PAD secara adil dan menyeluruh.
“Pemprov Papua Barat Daya jangan kehabisan ide sampai Raja Ampat terus dijadikan target. Semua potensi daerah perlu dikelola secara adil.” ujar Viktor.
Menurutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak boleh hanya dijadikan dasar pengalihan kewenangan dan peningkatan penerimaan. Kewenangan harus disertai pelayanan, pengawasan, koordinasi, dan tanggung jawab.
Viktor juga meminta pemerintah mengawasi aktivitas ekonomi dan pungutan di Kota Sorong, sebagai salah satu pintu masuk utama menuju Raja Ampat.
“Pemerintah perlu turun langsung, mengecek pintu masuk di Kota Sorong, dan membenahi pungutan yang tidak tertib bersama pemerintah kota.”
Ia menilai inspeksi mendadak dan pengumpulan data lapangan penting agar kebijakan dibuat berdasarkan fakta.
Viktor mengingatkan, kenaikan tarif dapat berdampak pada pariwisata, termasuk operator wisata, transportasi laut, restoran, dan homestay masyarakat lokal.
“Jangan sampai pemerintah mengejar PAD, tetapi melemahkan sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Raja Ampat bukan sekadar objek pungutan.”
Karena itu, ia meminta penerapan tarif ditunda untuk membuka ruang dialog dan merumuskan kebijakan yang transparan serta tidak membebani masyarakat dan pelaku usaha.
“PAD penting, tetapi Raja Ampat tidak boleh menjadi sumber penerimaan utama provinsi. Pemerintah harus membenahi tata kelola dan menggali potensi PAD di seluruh Papua Barat Daya berdasarkan data dan kajian.”
Ia menegaskan, kewenangan dari UU 23/2014 harus digunakan untuk memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar meningkatkan penerimaan.
“Jangan hanya kuat mengambil kewenangan, tetapi lemah memberi solusi dan mengabaikan beban masyarakat.” pungkas Viktor.
