Melanesiatimes.com, Sorong – Dalam memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2025, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjalin kolaborasi bersama Asosiasi Serikat Buruh Papua Barat Daya.
Acara ini dimulai dengan momen simbolis pemotongan tumpeng oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang berlangsung di gedung J.A. Jumame pada Senin, (05/05/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu mengedepankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan serikat buruh sebagai langkah strategis untuk membangun Papua Barat Daya yang lebih baik.
Dia menekankan bahwa buruh adalah pilar penting dalam pembangunan daerah. Kehadiran buruh di sektor-sektor utama menjadi kunci dalam memajukan berbagai bidang.
Hari buruh Internasional ini dilaksanakan oleh asosiasi serikat buruh, termasuk DPD PELIKHA, AUGOES SBNI, FSPNI, KSPSI, ISB, KSBSI, dan DPC FPE. Kehadiran mereka mencerminkan persatuan suara buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan.
Setelah pemotongan tumpeng, secara resmi disampaikan tujuh poin tuntutan dari serikat buruh kepada pemerintah daerah. Tuntutan ini berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja dan pengembangan industri di Papua Barat Daya.
Berikut adalah tujuh poin tuntutan tersebut:
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
- Menolak penghitungan UMP berdasarkan PP 51 yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik daerah otonomi khusus seperti Papua Barat Daya.
- Membentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya untuk menyelesaikan sengketa industrial secara efektif.
- Segera dibentuk lembaga Kerjasama Tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Segera dibentuk Dewan Pengupahan untuk menentukan kebijakan pengupahan yang adil dan transparan.
- Memfasilitasi penyelesaian perselisihan industrial antara perusahaan dan pekerja.
- Membentuk regulasi yang melindungi penyerapan tenaga kerja lokal.
- Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan serikat pekerja/buruh dalam satu tahun anggaran.
Giat ini diharapkan tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momen penting dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah dan serikat buruh.
Demi mewujudkan Papua Barat Daya yang lebih sejahtera untuk semua, kolaborasi yang solid sangat diperlukan.
Harapannya, semua poin tuntutan bisa didengar dan segera direspons oleh pemerintah. Dengan demikian, kesejahteraan buruh akan terus meningkat.
Kerjasama yang baik akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berkelanjutan.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara perwakilan buruh dan pemerintah, sebagai simbol komitmen bersama.
Semua pihak berharap agar langkah-langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah ke depannya.
