Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPD Pejuang Lintas Khatulistiwa (PELIKHA) Papua Barat Daya, Denisius Faruan, SH, menegaskan komitmen organisasinya dalam memperjuangkan hak-hak buruh pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Sorong.
Dalam keterangannya, Denisius yang biasa di sapa Denis menyampaikan bahwa tahun ini Serikat PELIKHA memilih merayakan May Day secara mandiri, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang bergabung dengan asosiasi serikat buruh maupun pemerhati buruh di Papua Barat Daya.
“Kami dari Serikat PELIKHA tidak ketinggalan merayakan May Day. Tahun ini kami melaksanakan kegiatan khusus untuk organisasi kami sebagai bentuk penguatan perjuangan buruh,” ujar Denis.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari rekan-rekan pengurus di tingkat DPC Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, serta para mitra yang turut berkontribusi.
Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih enam jam, dengan pembukaan yang digelar di Hotel Belagri, Kampung Baru, Kota Sorong, dan dilanjutkan dengan rangkaian diskusi serta dialog interaktif.
Denis menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif DPC, sementara DPD berperan sebagai pendamping dan pelindung dalam memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.
“Hajatan ini merupakan program dari DPC Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, sehingga kami di DPD hanya mendampingi serta memastikan kegiatan berjalan dengan baik,” katanya.
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sorong mewakili Wali Kota Sorong, yang berhalangan hadir karena agenda di luar daerah.
Pembukaan Dialog Dalam Rangka Mey Day, di tandai dengan menabuk Tifa
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPD RI Hartono, unsur TNI dan Polri, serta berbagai stakeholder lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu ketenagakerjaan.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perjuangan dan perlindungan hak-hak buruh di Papua Barat Daya.
Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat, dengan jumlah peserta yang mencapai sekitar 200 orang dari berbagai latar belakang.
“Sekitar 200 orang hadir, sebagian besar merupakan perwakilan unit kerja dan perusahaan yang menjadi binaan kami selama ini,” ungkap Denis.
Selain seremoni, kegiatan juga diisi dengan dialog selama kurang lebih empat jam yang membahas isu-isu strategis ketenagakerjaan baik secara nasional maupun daerah.
Dalam dialog tersebut, PELIKHA kembali menegaskan tuntutan prioritasnya, yakni mendorong pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya.
“Kami terus mendorong pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten agar menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap implementasi regulasi ketenagakerjaan nasional, termasuk peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja.
Denisi menyebut bahwa regulasi nasional harus diiringi dengan kebijakan daerah yang responsif terhadap kondisi lokal di Papua Barat Daya.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Kota Sorong Tempo Doloe🖤
Oleh karena itu, PELIKHA mendorong DPR Provinsi Papua Barat Daya untuk merumuskan regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ia menyoroti adanya fenomena masuknya tenaga kerja dari luar daerah secara masif, bahkan diduga tanpa prosedur yang jelas.
“Beberapa waktu lalu ditemukan ratusan pekerja dari luar yang diduga masuk tanpa mekanisme yang jelas dan bekerja di perusahaan perkebunan sawit di Sorong Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial, terutama di tengah tingginya angka pengangguran di Papua Barat Daya.
“Kami bukan membatasi, tetapi ingin meminimalisir agar masyarakat lokal juga mendapatkan kesempatan kerja yang layak di daerahnya sendiri,” jelas Denis.
Ia menambahkan bahwa dalam perspektif hukum dan konstitusi, setiap orang memiliki hak untuk bekerja, namun perlu ada pengaturan yang adil dan proporsional.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pengangguran dapat berdampak pada meningkatnya potensi kriminalitas, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
Denisius juga mengapresiasi dukungan dari Direktorat Bimas Polda Papua Barat Daya yang selama ini menjadi mitra PELIKHA dalam berbagai kegiatan.
“Kami berterima kasih kepada Dir Bimas Polda Papua Barat Daya dan para mitra yang telah mendukung kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak menggunakan anggaran pemerintah, melainkan hasil kolaborasi dengan mitra organisasi.
“Kami mencoba membangun pendekatan dengan mitra, dan puji Tuhan kegiatan ini bisa berjalan lancar tanpa dukungan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Di waktu yang sama, kegiatan lain juga berlangsung di Kabupaten Sorong berupa rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR Kabupaten Sorong.
Rapat tersebut membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan diskriminasi, perubahan status kerja tanpa sosialisasi, serta sengketa hak-hak pekerja.
Denisius berharap peringatan May Day tidak hanya menjadi hari libur atau seremoni tahunan semata.
“May Day harus menjadi momentum refleksi dan perjuangan nyata bagi kaum buruh, bukan sekadar peringatan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perhatian pemerintah pusat terhadap buruh, termasuk kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam mendengarkan aspirasi buruh pada peringatan May Day di Jakarta.
“Kami berharap pemerintah daerah juga membuka ruang dialog yang lebih luas agar aspirasi pekerja dapat didengar dan ditindaklanjuti,” tutup Denisius.
