Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Kegiatan yang berlangsung pada 2–4 September 2026 ini mengusung semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”. Forum tersebut menjadi ruang bersama untuk memperkuat arah pembangunan Tanah Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama pembangunan.
PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.
Dari rangkaian pertemuan tersebut disepakati perlunya sebuah platform strategis yang dapat mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, serta pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih regeneratif di Tanah Papua.
Penyelenggaraan PAPEDA Summit juga tidak terlepas dari posisi strategis Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang masih tersisa di Indonesia. Wilayah ini merupakan pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia, dengan sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove.
Tanah Papua juga berada di jantung Coral Triangle dan menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Tanah Papua menyimpan peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat dan kekayaan alamnya, mulai dari agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata hingga pengembangan jasa lingkungan.
Karena itu, PAPEDA Summit mendorong paradigma pembangunan yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Salah satu fokus utama forum ini adalah memastikan masyarakat adat tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya.
Forum tersebut diharapkan dapat mempercepat pengakuan dan perlindungan hutan adat serta perhutanan sosial, sekaligus memperkuat tata kelola wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat adat.
Dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan bahwa forum tersebut harus menghasilkan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan wilayah dan tanah adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.
Pembukaan PAPEDA Summit 2026 turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., yang hadir sebagai salah satu keynote speaker.
Kehadiran Menko Pangan menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah pusat dalam memperkuat dialog mengenai arah pembangunan Tanah Papua, kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal, serta keterkaitannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memberikan ruang yang kuat bagi masyarakat adat sekaligus memastikan mereka memperoleh manfaat secara langsung dari proses pembangunan.
1 / 1
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya.
“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.
Sementara itu, Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.030 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan hingga komunitas internasional.
Kolaborasi lintas sektor yang dibangun melalui forum tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan selama tiga hari di Sorong, tetapi berkembang menjadi langkah bersama yang konkret untuk memastikan kekayaan alam Tanah Papua tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang hidup dan menjaganya.
PAPEDA Summit 2026 memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis. Pertama, penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim.
Kedua, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut. Ketiga, pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.
Keempat, penguatan kedaulatan pangan dan energi. Kelima, integrasi ilmu pengetahuan, inovasi dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.
Selama tiga hari pelaksanaan, PAPEDA Summit 2026 mengangkat tiga tema besar. Hari pertama mengusung tema “Kepemimpinan dan Komitmen” yang berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Hari kedua bertema “Masyarakat Adat dan Ekosistem”, dengan fokus pada kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut.
Sementara hari ketiga mengangkat tema “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan”, yang membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif dan penguatan kemitraan.
Rangkaian konferensi tersebut terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta hingga mitra pembangunan.
Selain konferensi, PAPEDA Summit 2026 juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua.
Peserta juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke sejumlah kawasan hutan adat, ekowisata dan berbagai inisiatif berbasis komunitas.
Melalui PAPEDA Summit 2026, Tanah Papua diharapkan dapat menunjukkan bahwa masa depan pembangunan tidak harus dipertentangkan dengan kelestarian alam. Sebaliknya, pembangunan dapat dibangun dengan menjaga keterhubungan antara manusia, alam, budaya dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
