RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Usulan program penguatan ekonomi masyarakat belum masuk anggaran Pemprov Papua Barat Daya. Karena itu, Anggota DPRP Papua Barat Daya Syahrulla Salaten menggunakan sebagian gajinya untuk membantu pengadaan speedboat bagi sejumlah kampung di Raja Ampat.
Langkah ini patut diapresiasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan: mengapa kebutuhan masyarakat yang telah diajukan melalui pemerintah harus dipenuhi dari gaji pribadi anggota dewan?
Syahrulla mengatakan usulan tersebut telah diajukan dua kali dalam pembahasan anggaran 2025 dan 2026, tetapi belum mendapat respons.
“Saya sudah ajukan hampir dua kali penganggaran ke Pemprov Papua Barat Daya, dari 2025 dan 2026, tapi sampai hari ini gubernur tidak menjawab itu,” katanya.
Menurutnya, transportasi laut penting bagi masyarakat Raja Ampat yang tersebar di 117 kampung.
“Dari kampung ke kampung, jarak satu mil atau setengah mil saja, mereka tetap membutuhkan kendaraan laut,” ujarnya.
Karena belum terealisasi, Syahrulla membantu pengadaan speedboat senilai sekitar Rp20 juta per unit, antara lain untuk kampung-kampung di wilayah Mios Mansar. Ia berencana menyalurkan bantuan secara rutin sesuai kemampuan.
Namun, bantuan pribadi tidak boleh menggantikan tanggung jawab pemerintah. Pemprov Papua Barat Daya perlu menjelaskan alasan usulan tersebut belum diakomodasi, apakah karena keterbatasan anggaran, prioritas pembangunan, atau persoalan perencanaan OPD.
Dalam kerangka UU MD3, DPRP memiliki fungsi representasi, anggaran, dan pengawasan. Karena itu, perjuangan aspirasi masyarakat seharusnya tidak berhenti pada bantuan pribadi, tetapi dikawal melalui kebijakan dan penganggaran.
DPRP bukan lembaga amal. Wakil rakyat harus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme pemerintahan.
Transportasi laut berkaitan langsung dengan perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antarkampung. Masyarakat membutuhkan sistem anggaran yang bekerja, bukan ketergantungan pada kemampuan pribadi pejabat.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya berapa banyak speedboat yang dapat diberikan dari gaji pribadi, tetapi mengapa kebutuhan yang telah diajukan sejak 2025 dan 2026 belum masuk dalam kebijakan daerah.
