Melanesiatimes.com, Kabupaten Sorong PBD – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP PBD), Febry Jein Andjar, SE., MM., menuntaskan pelaksanaan Reses II Tahun 2026 di sejumlah wilayah pemilihannya. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang hingga kini masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Reses dilaksanakan di dua distrik, yakni Distrik Aimas, meliputi Kelurahan Malagusa dan Malawele, serta Distrik Makbon yang dipusatkan di Kampung Malaumkarta. Di Distrik Makbon, kegiatan turut dihadiri Kepala Kampung Malaumkarta bersama perwakilan masyarakat dari Kampung Malaumkarta, Mibi, dan Swatolo.
Kegiatan reses berlangsung sejak Senin (2/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari persoalan ketersediaan listrik, kebutuhan rumah ibadah, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, hingga berkurangnya Dana Kampung yang berdampak terhadap kemampuan pemerintah kampung dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti masyarakat adalah belum tersedianya jaringan listrik secara merata hingga ke permukiman warga di Distrik Makbon. Ironisnya, sejumlah tiang listrik telah berdiri dan membentang melewati lahan serta kebun milik masyarakat, namun hingga kini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan warga.
Masyarakat mengaku telah memberikan ruang dan merelakan lahan maupun tanaman tumbuh yang berada di jalur pembangunan jaringan listrik demi mendukung masuknya listrik ke kampung-kampung. Namun, penantian panjang tersebut membuat warga mempertanyakan kapan listrik benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.
Kondisi itu bahkan memunculkan kekecewaan mendalam. Sejumlah warga melontarkan ancaman akan merobohkan tiang-tiang listrik yang selama ini hanya berdiri kokoh di sepanjang jalan tanpa memberikan manfaat penerangan bagi masyarakat.
“Tiang-tiang listrik sudah lama berdiri di atas lahan masyarakat. Kami sudah merelakan lahan dan tanaman kami untuk pembangunan jaringan listrik, tetapi sampai sekarang masyarakat belum menikmati listrik. Jangan sampai tiang-tiang itu hanya menjadi hiasan di pinggir jalan,” keluh salah seorang warga dalam pertemuan tersebut.
Selain persoalan listrik, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap pembangunan rumah ibadah, khususnya Gereja Silo. Warga berharap pemerintah dapat membantu penyelesaian pembangunan gedung gereja sekaligus memenuhi kebutuhan mebel dan fasilitas penunjang lainnya.
Aspirasi lain yang mendapat perhatian adalah pengembangan destinasi wisata Pantai Gauksuak. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat karena memiliki sumber air bersih yang melimpah serta panorama alam yang menarik.
Saat ini, Pantai Gauksuak mulai diminati sebagai lokasi berkemah, memancing, hingga wisata pengamatan burung-burung khas Papua. Namun, pengembangan destinasi tersebut masih terkendala minimnya fasilitas dasar, terutama toilet dan tempat bilas bagi wisatawan.
Masyarakat setempat bahkan telah berupaya mengembangkan kawasan wisata tersebut secara mandiri dengan membangun satu unit homestay secara swadaya. Namun, keterbatasan akses listrik dan jaringan internet membuat pengelolaan homestay maupun promosi destinasi wisata belum dapat berjalan secara maksimal.
Masyarakat adat berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan potensi wisata yang berada di wilayah hak ulayat mereka. Dukungan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat menjadi pelaku utama dalam mengelola potensi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.
Letak Pantai Gauksuak yang hanya sekitar 10 menit perjalanan dari Pulau Um juga menjadi peluang ekonomi tersendiri bagi masyarakat. Aktivitas penyewaan perahu bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Um dinilai dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat lokal.
Dalam reses tersebut, masyarakat juga mengeluhkan penurunan Dana Kampung secara drastis. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah kampung dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi catatan penting bagi Febry Jein Andjar untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRP Papua Barat Daya. Reses tidak hanya menjadi agenda penyerapan aspirasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Masyarakat berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada forum reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait, terutama menyangkut persoalan listrik yang telah lama dinantikan serta pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan Reses II Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sehingga berbagai persoalan mendasar yang dihadapi warga dapat memperoleh solusi secara nyata.
