Melanesiatimes.com, Jakarta – Perayaan Harlah ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar di kawasan RRI, Jakarta, Sabtu (25/4/2025), diwarnai aksi damai dari kader PMII Maluku. Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum terpilih PKC PMII Maluku hasil Konfercab ke-VIII, Amar Lusubun.
Massa aksi mendatangi lokasi acara yang turut dihadiri Ketua Umum PKB sekaligus MABINDA PMII, Abdul Muhaimin Iskandar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan penyelesaian Surat Keputusan Ketua Umum PKC Maluku yang dinilai bermasalah, sekaligus menjadi kelanjutan dari boikot terhadap Pengurus Besar (PB) PMII.
Dalam peristiwa tersebut, Ketua Umum PB PMII, Muhammad Sofiullah Cokro, dikabarkan meninggalkan lokasi melalui pintu belakang untuk menghindari massa. Tindakan itu memicu kritik dari sejumlah kader yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang terbuka.
Amar Lusubun menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukanlah tindakan spontan, melainkan bentuk tuntutan konstitusional yang selama ini diabaikan. Ia menilai kepemimpinan PB PMII telah mengesampingkan prosedur organisasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
“Ini bukan aksi spontanitas, tetapi akumulasi dari tuntutan konstitusional yang tidak pernah direspons secara serius,” ujar Amar Lusubun kepada awak media.
Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum pengurus PB PMII yang dinilai mendorong kepentingan politik di luar organisasi. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak independensi dan marwah PMII sebagai organisasi kader.
“Atas dasar itu, kami menuntut Ketua Umum PB PMII untuk mengembalikan marwah PKC PMII Maluku sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT),” tegasnya.
Tonton Juga Serial Lagu Terbaru
👇👇👇
Lagu Viral \"Veronika\"
Aksi kemudian berlanjut ke depan Sekretariat PB PMII di Salemba, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kepemimpinan PB PMII.
Pertama, massa menilai Ketua Umum PB PMII seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan konstitusi organisasi, namun justru dianggap melanggar prinsip tersebut.
Kedua, adanya dugaan intervensi kepentingan politik eksternal dinilai menunjukkan kegagalan dalam menjaga independensi organisasi, sehingga PMII berpotensi dijadikan alat kepentingan pihak luar.
Ketiga, sikap menghindari massa saat aksi berlangsung dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan minimnya keteladanan moral. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperpanjang konflik internal serta memicu tuntutan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Sofiullah Cokro belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan tersebut. Sementara itu, Amar Lusubun bersama massa pendukungnya menyatakan akan terus melanjutkan aksi jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
Aksi ini menjadi sorotan karena mencerminkan dinamika internal organisasi, sekaligus menguji komitmen seluruh pihak dalam menegakkan konstitusi dan menjaga independensi PMII dari berbagai kepentingan.
