Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempercepat penyediaan hunian layak di Papua melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua yang mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua, yang berlangsung di Ruang Rapat lantai III Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Sorong, pada Minggu (26/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momen strategis untuk mendorong percepatan akses masyarakat terhadap rumah subsidi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah Papua.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menekankan bahwa pembangunan perumahan di Papua tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.
“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan, keterlibatan pengusaha muda Papua memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
KemenPKP Bersama Kepala BPS Pusat, Dirjen, staf Ahli, Pengusaha Muda Papua beserta Rektor Unamin Sorong.
“Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.
Tonton Juga Serial Lagu Terbaru
👇👇👇
Lagu Viral \"Veronika\"
Pemerintah, lanjut Maruarar, terus berupaya menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah melalui dukungan pembiayaan jangka panjang serta berbagai bentuk subsidi.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret, pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 3.000 unit rumah subsidi di Papua pada tahun 2026. Program ini ditujukan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha terkait berbagai tantangan dan peluang pembangunan perumahan di Papua. Isu yang dibahas meliputi aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Para pengusaha muda Papua yang hadir menyatakan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan rumah subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Kementerian PKP pun menegaskan akan terus mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Papua, dapat menikmati hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
