Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan pentingnya peran statistik sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal itu disampaikannya dalam forum inspirasi membahas sektor perumahan, sekaligus menyoroti berbagai tantangan penyediaan hunian layak di Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruangan lantai III kantor Rektorat Universitas Muhammadiyah (UNAMIN) Kota Sorong Papua Barat Daya pada Minggu (26/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Amalia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah terpilih sebagai Co-Chair Governing Board International Comparison Program (ICP) pada Maret 2026, sebuah posisi strategis dalam penguatan kerja sama statistik global.
Ia menjelaskan bahwa BPS merupakan lembaga resmi negara yang bertugas menghasilkan statistik nasional yang kredibel dan dapat dibandingkan secara internasional. “BPS ini adalah lembaga vertikal yang menghasilkan statistik resmi negara. Dalam dunia internasional, kami dikenal sebagai National Statistic Office,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amalia menekankan bahwa BPS berada dalam ekosistem statistik global yang dikoordinasikan oleh United Nations Statistical Division (UNSD). “Tugas UNSD adalah memastikan standar statistik antarnegara seragam. Karena itu, data yang kami hasilkan harus memenuhi kaidah yang tidak bisa dipengaruhi pihak manapun,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa independensi dan objektivitas menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengumpulan dan pengolahan data statistik. Menurutnya, tanpa data yang akurat dan terpercaya, kebijakan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran.
BPS sendiri memiliki jaringan kelembagaan yang luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk 502 kantor di tingkat kabupaten/kota.
Untuk wilayah Papua, termasuk daerah pemekaran baru, pengelolaan sementara masih dirangkap oleh kantor BPS provinsi yang sudah ada.
KemenPKP Bersama Kepala BPS Pusat, Dirjen, staf Ahli beserta Rektor Unamin Sorong.
Amalia memastikan bahwa ke depan, BPS akan memperluas jangkauan layanan hingga ke seluruh provinsi baru di Tanah Papua. Dalam upaya meningkatkan akses publik terhadap data, BPS menghadirkan Pelayanan Statistik Terpadu di setiap kantor.
Selain itu, BPS juga mengembangkan pojok statistik di perguruan tinggi sebagai sarana edukasi dan literasi data bagi mahasiswa.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 182 universitas di Indonesia telah memiliki pojok statistik, termasuk Universitas Victoria Sorong.
Amalia bahkan menyatakan komitmen untuk menghadirkan fasilitas serupa di Universitas Muhammadiyah Sorong dalam waktu dekat. “Kita siap membangun pojok statistik di sini agar kolaborasi dengan kampus semakin kuat,” katanya.
Di era digital, BPS juga menyediakan akses data melalui website resmi serta aplikasi “AllStats” yang dapat diunduh masyarakat.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai indikator statistik secara cepat dan mudah langsung dari ponsel. “Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat data statistik langsung di genggaman,” jelasnya.
Dalam paparannya, Amalia turut menyoroti pentingnya sensus dan survei sebagai instrumen utama pengumpulan data.
Ia menyebutkan bahwa BPS melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali, seperti sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. “Tahun 2026 ini merupakan pelaksanaan sensus ekonomi yang rutin dilakukan setiap tahun berakhiran angka enam,” ujarnya
Selain sensus, BPS juga menjalankan ratusan survei tahunan seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
Data-data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektor, termasuk perumahan. Dalam konteks perumahan, Amalia menjelaskan konsep backlog sebagai indikator kebutuhan hunian masyarakat.
Tonton Juga Serial Lagu Terbaru
👇👇👇
Lagu Viral \"Veronika\"
“Backlog pertama adalah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sedangkan backlog kedua adalah rumah tangga yang sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni,” paparnya.
Secara nasional, backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 13 persen atau setara 9,64 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Sementara itu, di Papua Barat Daya, angka backlog kepemilikan tercatat sebesar 12,55 persen atau sekitar 16.700 rumah tangga.
Amalia mengungkapkan bahwa di Kota Sorong, angka backlog cukup tinggi, bahkan sekitar satu dari lima rumah tangga belum memiliki rumah sendiri.“Di Kota Sorong, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah mencapai sekitar 14.379,” ungkapnya. Selain backlog kepemilikan, persoalan yang lebih besar justru terdapat pada backlog kelayakan hunian.
Secara nasional, sekitar 25 persen rumah tangga tinggal di rumah yang tidak layak huni. Namun di Papua Barat Daya, angkanya lebih tinggi, yakni mencapai 36,35 persen atau sekitar 48.200 rumah tangga.
Amalia mencontohkan bahwa di Kabupaten Sorong Selatan, persentase rumah tidak layak huni bahkan mendekati 80 persen.
Sementara di Kabupaten Maybrat, angkanya mencapai 62,45 persen rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Di sisi lain, secara jumlah absolut, Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar, yakni sekitar 18.300 rumah tangga. Sedangkan di Kabupaten Sorong, jumlahnya mencapai sekitar 8.627 rumah tangga dengan kondisi rumah yang belum layak huni.
Ia juga menyinggung hasil kunjungan lapangan bersama Menteri Perumahan yang menemukan langsung kondisi rumah tidak layak huni di Kota Sorong. “Kami melihat langsung kondisi rumah yang sangat tidak layak huni, ini menjadi perhatian serius,” katanya.
Amalia menegaskan bahwa kondisi hunian yang tidak layak memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan.
Menurutnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang besar.
Di Kota Sorong, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 41.390 orang, tertinggi di Papua Barat Daya. Sementara di Kabupaten Sorong, jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 25.610 orang.
“Kalau kita lihat, ada korelasi yang kuat antara kemiskinan dan kondisi rumah yang tidak layak huni,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa secara persentase, Kabupaten Sorong memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, yakni sekitar 25,1 persen. Sedangkan Kota Sorong meski jumlahnya besar, persentasenya berada di kisaran 13,55 persen karena jumlah penduduk yang lebih banyak.
Amalia menekankan bahwa data-data ini penting sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah, khususnya dalam program perumahan.
Ia berharap program pembangunan rumah subsidi dan peningkatan kualitas hunian dapat tepat sasaran berdasarkan data BPS.
“Data yang kami hasilkan diharapkan bisa menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan akademisi, untuk memanfaatkan data statistik secara optimal.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan backlog perumahan dan kemiskinan. “Dengan data yang akurat dan kolaborasi yang kuat, kita bisa mempercepat pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,” pungkasnya.
