SORONG, MELANESIATIMES.COM — Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat turut mengikuti kegiatan Pendampingan Operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) Tahun 2026–2030 untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas ini berlangsung selama dua hari, Kamis–Jumat, 3–4 September 2026, di Swiss-Belhotel Sorong, Kota Sorong.
Kegiatan dibuka oleh Asisten II Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Viktor Solossa, S.Pd., ST., MT., yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
Empat OPD Kabupaten Raja Ampat yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta RSUD Kabupaten Raja Ampat.
1 / 1
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
Pelibatan empat OPD tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan kematian ibu dan anak. Sebab, persoalan kesehatan ibu dan anak tidak hanya berkaitan dengan pelayanan medis, tetapi juga membutuhkan dukungan perencanaan pembangunan, penganggaran, keluarga berencana serta penguatan fasilitas kesehatan.
Dalam pendampingan tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat pemetaan dan analisis situasi, reorganisasi pelayanan, penentuan paket intervensi kunci, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), serta integrasi program kesehatan ibu dan anak ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu daerah yang masuk dalam lokus Project EMBRACE, sebuah kerja sama Pemerintah Republik Indonesia, UNICEF dan KOICA yang diarahkan pada upaya percepatan penurunan kematian ibu dan anak.
Keterlibatan Bappeda bersama perangkat daerah terkait diharapkan dapat memastikan hasil pendampingan diterjemahkan ke dalam program prioritas daerah, termasuk melalui penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah.
Forum tersebut juga menjadi ruang bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, UNICEF dan mitra pembangunan untuk membahas kondisi serta strategi penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di Papua Barat dan Papua Barat Daya
