Melanesiatimes.com, Kota Sorong -Kunjungan lapangan yang dilakukan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Pemerintah Kota Sorong menyoroti pentingnya penguatan sanitasi, lingkungan sehat, serta pengawasan pengelolaan pangan sebagai upaya pencegahan penyakit Tuberkulosis (TB).
Kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah titik di Kota Sorong, Jumat (29/5/2026), di antaranya Posyandu Rufei, rumah MBG/SPPG, dan Puskesmas Manoi.
Ketua HAKLI, Prof. Dr. Arif Sumantri, SKM., M.Kes., mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara HAKLI, AKKOPSI, dan Pemerintah Kota Sorong dalam membangun sistem kesehatan lingkungan berbasis masyarakat.
Menurutnya, Kota Sorong menunjukkan perkembangan positif dalam penanganan TB, namun masih perlu didorong agar menjadi model kota sehat di Indonesia Timur.
“TB yang sembuh tidak lagi kambuh, sehingga diperlukan pola hidup sehat melalui lingkungan sehat, hidup sehat, dan makan sehat sebagai upaya preventif,” ujar Prof. Arif.
Ia menekankan bahwa keberhasilan sanitasi dan kesehatan lingkungan tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan.
“Masyarakat harus punya kemauan hidup sehat melalui higiene sanitasi berbasis komunitas. Jangan kasih ikan kepada masyarakat, tapi kasih kail. Berikan pelatihan dan keterampilan agar masyarakat bisa mandiri dan berdaya,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, HAKLI juga menyoroti pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau MBG, khususnya terkait pengawasan sanitasi dapur dan pengelolaan limbah makanan (food waste). Prof. Arif mengingatkan bahwa isu keracunan pangan paling rentan terjadi pada proses pengelolaan dapur sehingga pengawasan sanitasi perlu diperkuat.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
“Food waste jangan dijadikan limbah, tetapi harus menjadi berkah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan yang memiliki nilai ekonomi sirkular,” ucapnya.
Ia juga mendorong agar setiap SPPG memiliki tenaga pengawas sanitasi lingkungan guna memastikan standar higiene sanitasi berjalan optimal. Menurutnya, keberadaan ahli sanitasi sangat penting selain tenaga gizi dan pengelola administrasi.
“SOP saja tidak cukup tanpa pengawasan. Karena itu, kami berharap ada pengawas sanitasi di setiap SPPG atau minimal lima SPPG,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Sorong, Septinus Lobat mengatakan Pemerintah Kota Sorong terus melakukan berbagai terobosan untuk menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah Sorong Barat yang menjadi salah satu fokus pembangunan dalam RPJMD 2024–2029.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan intervensi melalui pembangunan sanitasi, akses air bersih, dan penataan lingkungan dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
“Daerah-daerah kumuh menjadi sasaran kolaborasi kami. Ada Bina Marga, Cipta Karya, Dinas Perumahan, semuanya bersinergi untuk memperbaiki sanitasi dan lingkungan masyarakat,” kata Septinus Lobat.
Ia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 43 titik kawasan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Sorong. Penanganan kawasan tersebut, lanjutnya, membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk dukungan dari HAKLI dan AKKOPSI.
“Kunjungan ini sangat berharga bagi Kota Sorong. Mudah-mudahan dapat membantu kami menyiapkan masyarakat yang bersih, sehat, dan memiliki daya saing tinggi,” pungkasnya.
