Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPRP Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, ST., M.Ak, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam meluncurkan sistem SPPD-SP2D secara daring sebagai bagian dari upaya mempercepat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Vega Prime Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Jumat (7/8/2026), dengan melibatkan kolaborasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Bank Papua serta kehadiran Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Ortis menilai penerapan sistem digital tersebut merupakan sebuah kemajuan penting dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam proses administrasi dan penyaluran keuangan daerah.
Ia mengatakan, pemaparan dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sistem daring dengan mekanisme manual yang selama ini digunakan.
“Peluncuran SPPD-SP2D daring hari ini sungguh hebat. Presentasi dari Dirjen Kemendagri menunjukkan perbandingan yang signifikan dengan sistem manual. Ini sangat membantu, terutama karena sudah menggunakan sistem tanpa kertas,” ujar Ortis.
Menurutnya, digitalisasi tersebut dapat mempercepat alur kerja sekaligus mengurangi berbagai risiko yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi keuangan daerah.
Ortis juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk segera menerapkan sistem tersebut secara terintegrasi dengan perbankan pemerintah, termasuk Bank Papua yang memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan anggaran pembangunan daerah.
“Kami mendorong kabupaten/kota untuk segera menerapkan sistem ini dan terintegrasi dengan bank pemerintah, termasuk Bank Papua sebagai pengelola utama anggaran pembangunan daerah,” katanya.
Ia memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dinilai mampu bergerak cepat dalam mengadopsi sistem digital tersebut.
Ortis menyebut, sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB), Papua Barat Daya telah menunjukkan respons yang sangat baik dalam mengikuti perkembangan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
“Papua Barat Daya selaku wilayah DOB sungguh hebat karena telah mampu menempuh fase ini. Kita patut mengapresiasi karena sistem ini dapat mereduksi berbagai persoalan yang sebelumnya kerap menjadi aduan dari rekan-rekan di SKPD maupun para pelaksana proyek,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menilai penerapan sistem daring akan memberikan kemudahan dalam proses administrasi hingga mempercepat akses dan transaksi melalui sistem perbankan.
Dengan adanya sistem yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi, Ortis berharap digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dapat terus dikembangkan sehingga pelayanan pemerintahan menjadi lebih efektif dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
