Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024–2044, Senin (11/5/2026).
Kunjungan tersebut diawali dengan rapat Forum Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang berlangsung di Aston Sorong Hotel & Conference Center. Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga arah pembangunan pariwisata Raja Ampat agar tetap berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan.
Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata menegaskan bahwa RIDPN Raja Ampat 2024–2044 merupakan pedoman utama dalam memastikan pembangunan pariwisata berjalan secara terarah, terpadu, dan tetap berpijak pada prinsip konservasi lingkungan.
“RIDPN merupakan panduan bersama agar pembangunan pariwisata Raja Ampat berjalan terarah, terpadu, dan tetap setia pada visi besarnya. Kita ingin menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi geopark kepulauan berkualitas yang berbasis konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan berkelanjutan,” ujar Widiyanti.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan yang semakin kompleks.
“Pesan kami sangat jelas, Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi lapangan, Kementerian Pariwisata mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial yang membutuhkan penanganan bersama. Salah satunya adalah pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk penataan lalu lintas kapal wisata di kawasan Raja Ampat.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat guna mencegah kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar kapal wisata.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan setelah terpasang nanti,” jelas Widiyanti.
Selain itu, Menpar juga menyoroti persoalan daya dukung lingkungan dan ancaman overtourism. Menurutnya, rencana peningkatan frekuensi penerbangan menuju Sorong untuk mendongkrak devisa daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam Raja Ampat dalam menerima kunjungan wisatawan.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Widiyanti mengingatkan bahwa status Raja Ampat sebagai “Surga Terakhir di Bumi” merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga bersama melalui kebijakan pariwisata yang mengedepankan etika lingkungan dibanding keuntungan ekonomi jangka pendek.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, melainkan tentang keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyampaikan bahwa Raja Ampat menjadi salah satu kawasan langka di dunia yang memiliki dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve. Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Keistimewaan ini menjadikan Papua Barat Daya sebagai laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” kata Nausrau.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku industri pariwisata lokal, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, minimnya jadwal feri rute Sorong–Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar pulau yang teratur dengan tarif terjangkau.
Selain itu, Nausrau juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan layanan internet berbasis satelit guna memperkuat konektivitas di pulau-pulau terpencil kawasan Raja Ampat.
Ia turut meminta dukungan dan pendampingan intensif dari Kementerian Pariwisata menjelang proses revalidasi Raja Ampat oleh tim asesor UNESCO yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau justru dicabut,” tuturnya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menteri Pariwisata bersama rombongan juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pariwisata di Papua Barat Daya.
Turut mendampingi Menpar dalam kunjungan tersebut antara lain Adyatama Ahli Utama Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani, Adyatama Ahli Utama Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Media Apni Jaya Putra, Staf Khusus Menteri Bidang Kajian Strategis Ines Lius, serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II Dwi Marhen Yono.
