Melanesiatimes.com, Sorong, Papua Barat – Kondisi jalan dan jembatan di Kota Sorong memicu reaksi hangat di kalangan masyarakat. Terkait dengan tanggung jawab pengelolaan infrastruktur ini, Muhammad Sanusi Rahaningmas (MSR), mantan anggota DPR yang pernah menjabat selama 15 tahun, mengungkapkan pandangannya mengenai pengawasan dan perbaikan infrastruktur yang dinilai belum memadai.
MSR menyatakan bahwa terdapat perbedaan kewenangan dalam pengelolaan jalan dan jembatan di Indonesia, di mana ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Namun, meski diatur dalam undang-undang, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai harapan. “Pengawasan dari Dinas PU sangat kurang ketat,” ujarnya kepada media ini Pada Kamis (01/05/2025).
Dalam pengalaman MSR sebagai wakil rakyat di Manokwari, ia melihat banyak proyek pengaspalan jalan negara dikota Sorong yang terkesan boros anggaran. “Sering kali, kontraktor hanya melakukan perbaikan yang tidak memadai, seperti hanya menimbun dengan sertu tanpa melakukan perbaikan yang benar-benar, akibatnya air yang tergenang membuat jalan yang seharusnya diperbaiki justru cepat rusak kembali,” imbuhnya.
MSR juga menyoroti kondisi jembatan utama di kota Sorong, seperti Jembatan Kilo 8 dan Jembatan kilometer 10 yang berlubang hingga terlihat tembus ke bawah. “Jembatan itu berlubang hingga dapat melihat tembus ke bawah, olehnya itu perlu adanya tindakan cepat untuk mencegah musibah yang tidak diinginkan,” jelas MSR,
Sebagai warga Kota Sorong, MSR berharap pemerintah provinsi harus lebih proaktif untuk membantu pemerintah kota dalam membenahi infrastruktur. “Kota Sorong adalah ikon bagi provinsi ini, jadi wajah kota harus diperbaiki agar tidak hanya dibebankan kepada APBD kota,” tegasnya.
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
Kondisi infrastruktur yang memadai, dinilai penting untuk menciptakan persepsi positif di kalangan pengunjung. “Ketika orang datang dari luar sorong, mereka katakan masa kota sorong begini – begini saja, padahal sudah menjadi Ibukota Provinsi. Ibukota harus terkesan dengan keindahan Kota Sorong,” ujarnya,
MSR berharap agar pemerintah provinsi memberikan dukungan lebih kepada pemerintah kota dalam hal perbaikan infrastruktur “Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa berharap ada perubahan nyata pada wajah kota Sorong dari tahun ke tahun yang sudah menjadi Ibukota Provinsi,” serunya
Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan harapannya bahwa pemerintah dapat berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak. “Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab bersama dalam membangun kota sorong ini,” tambahnya.
Beliau berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memastikan infrastruktur di Sorong dapat berfungsi dengan baik. “Setiap pemerintah harus menyadari bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” ujar MSR.
Menutup pernyataannya, MSR menekankan pentingnya kesadaran bersama untuk memperbaiki wajah Kota Sorong. “Mari kita bersama-sama mendorong pemerintah yang baru ini untuk segera mengambil langkah konkrit dalam membenahi infrastruktur yang ada,” tutupnya.
