Melanesiatimes.com, Aimas Kabupaten Sorong — Keluhan warga terkait krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong mendapat perhatian serius dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelayanan air bersih, terutama terkait keterbatasan anggaran, kondisi jaringan, serta cuaca panas yang berdampak pada debit sumber air.
Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong, Frans I Howay, mengatakan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) air bersih tetap berjalan sejak pengelolaannya kembali berada di bawah pemerintah daerah.
“Pelayanan tetap berjalan dan kami berupaya memaksimalkannya. Saya terus memantau bersama tim UPTD dan meminta laporan harian terkait jalur mana saja yang bermasalah,” kata Frans kepada Wartawan saat di temui di kantornya pada Jumat (
Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan jaringan dan sarana air bersih secara menyeluruh. Sejumlah jaringan juga membutuhkan penanganan karena mengalami gangguan maupun kebocoran.
Di sisi lain, perkembangan kawasan perumahan yang semakin pesat ikut meningkatkan kebutuhan air masyarakat. Kondisi tersebut membuat distribusi ke sejumlah wilayah, terutama kawasan yang berada di bagian tertentu, belum berjalan secara optimal.
“Pengembangan perumahan sekarang semakin pesat, sehingga kebutuhan dan penggunaan air juga meningkat. Akibatnya, aliran ke beberapa daerah menjadi kurang lancar. Ini yang menjadi salah satu keluhan masyarakat,” jelasnya.
Frans mengatakan pemerintah tidak dapat serta-merta mengembalikan pengelolaan air bersih kepada pihak sebelumnya karena pelayanan air merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Sorong tengah mempersiapkan peningkatan status UPTD air bersih menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena harus didukung kesiapan sarana dan prasarana serta memenuhi tahapan administrasi dan regulasi.
“Kita harus menyiapkan sarana yang cukup terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa melalui tahapan menuju BLUD. Kami juga masih berkoordinasi dengan BPK terkait proses dan ketentuannya,” ungkap Frans.
Ia menilai, apabila nantinya pengelolaan air dapat ditingkatkan melalui pola BLUD atau badan usaha daerah yang sesuai ketentuan, pelayanan diharapkan lebih fleksibel karena memiliki mekanisme pengelolaan dan pembiayaan yang lebih mandiri.
Namun, Frans menegaskan pemerintah tidak hanya menunggu perubahan status tersebut. Untuk menghadapi kebutuhan masyarakat saat ini, PUPR terus melakukan langkah-langkah darurat di lapangan.
“Tahun ini ada rencana pengadaan mesin baru. Kami juga melakukan pengeboran dua sumur tambahan yang sedang dipersiapkan sebagai sumber cadangan,” ujarnya.
Selain itu, PUPR menerapkan sistem distribusi air secara bergiliran berdasarkan jalur dan waktu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan wilayah yang belum mendapatkan pasokan tetap memperoleh pelayanan meski debit air terbatas.
“Solusi sementara adalah pembagian waktu. Misalnya jam tertentu untuk satu jalur, kemudian dialihkan ke jalur lainnya. Ini terus kami pantau,” kata Frans.
Menurutnya, kondisi cuaca panas yang berlangsung cukup lama turut memengaruhi debit air sumur dan ketersediaan air. Karena itu, pengaturan waktu distribusi menjadi salah satu strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber air.
Frans mengakui kebijakan pengaturan distribusi tersebut terkadang menimbulkan keluhan dari warga. Ketika aliran dialihkan ke satu jalur, warga di jalur sebelumnya harus menunggu giliran berikutnya.
“Kadang ada warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan air. Misalnya aliran dipindahkan ke jalur lain setelah pukul 10.00, otomatis warga di jalur awal akan terdampak. Tetapi ini bagian dari pengaturan sementara karena kondisi sumber air kita terbatas,” jelasnya.
Ia memastikan pemantauan terhadap wilayah yang belum terlayani akan terus dilakukan bersama tim UPTD. Laporan kondisi jaringan dan distribusi juga diminta secara rutin agar gangguan dapat segera diketahui dan ditangani.
“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin. Pelayanan air bersih harus terus berjalan, terutama dalam kondisi cuaca panas seperti sekarang ketika kebutuhan masyarakat semakin besar,” tegas Frans.
Pemerintah Kabupaten Sorong berharap penambahan sumber air, pengadaan mesin, perbaikan jaringan, serta rencana peningkatan status pengelolaan dapat menjadi langkah bertahap untuk memperbaiki pelayanan air bersih.
Di tengah keluhan warga yang membutuhkan pasokan air setiap hari, PUPR memastikan solusi jangka pendek tetap dijalankan sembari pemerintah mempersiapkan pembenahan sistem secara lebih permanen.
