Melanesiatimes.com, Aimas PBD – Kepastian hukum di bidang pertanahan menjadi salah satu perhatian serius Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat Daya. Untuk mencegah konflik agraria sekaligus mempersempit ruang gerak praktik mafia tanah, Polda Papua Barat Daya bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat resmi memperkuat kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Penandatanganan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 WIT tersebut dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO.
Kerja sama ini menjadi langkah penting dalam membangun koordinasi antarlembaga, terutama menghadapi berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di wilayah Papua Barat Daya. Mulai dari sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, dugaan pemalsuan dokumen, hingga persoalan pengamanan aset milik negara.
Tidak hanya pada tingkat provinsi, kesepakatan tersebut juga diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota. Hal ini ditandai dengan penandatanganan PKS antara para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Papua Barat Daya bersama masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerja mereka.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol. Hengki Haryadi mengingatkan bahwa persoalan tanah di Papua Barat Daya tidak dapat dipandang hanya dari sisi administrasi maupun nilai ekonomi. Sebab, tanah memiliki keterikatan yang kuat dengan sejarah, adat istiadat, identitas, serta hak-hak masyarakat adat.
Menurutnya, pendekatan dalam menyelesaikan persoalan pertanahan harus mempertimbangkan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Terlebih, persoalan tanah yang tidak ditangani secara tepat berpotensi memicu konflik berkepanjangan dan mengganggu stabilitas keamanan.
Kapolda menegaskan, kerja sama antara kepolisian dan BPN tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan dokumen. Kesepakatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepastian hukum.
Ada tiga agenda utama yang menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut. Pertama, memperkuat pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik pertanahan melalui koordinasi lintas sektor, komunikasi, serta dialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam hal ini, pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya dinilai penting agar penyelesaian persoalan agraria tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Kedua, memperkuat penegakan hukum dan integritas pelayanan pertanahan. Polda Papua Barat Daya menyatakan komitmennya mendukung pemberantasan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, serta dugaan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.
Ketiga, memastikan pengamanan dan kepastian hukum terhadap aset negara. Kapolda menyoroti pentingnya inventarisasi, pendaftaran, serta percepatan sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri agar memiliki legalitas yang jelas dan terhindar dari potensi sengketa.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Untuk memastikan kesepakatan tersebut berjalan efektif, Kapolda juga menginstruksikan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran agar segera membangun komunikasi dan koordinasi berkala dengan Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pola penanganan persoalan agraria yang lebih terarah, profesional, transparan, serta mengedepankan keadilan bagi seluruh pihak.
Kegiatan ini turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., sejumlah Pejabat Utama Polda Papua Barat Daya, pejabat administrator BPN, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran.
Hadir pula Dirreskrimum Kombes Pol. Junov Siregar, S.H., S.I.K., M.K.P., Dirreskrimsus Kombes Pol. Iwan P. T. P. Manurung, S.I.K., M.H., Kabidkum AKBP Sahat Maruli Hamonangan Siregar, S.H., dan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Gleen Rooi Molle, S.I.K.
Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, mengatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum pertanahan, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum,” ujar Kompol Jenny.
Ia menambahkan, sinergi kedua institusi juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan memastikan persoalan pertanahan dapat ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bidhumas Polda Papua Barat Daya, lanjutnya, akan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai upaya kepolisian dalam membangun kolaborasi dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Melalui kerja sama ini, Polda Papua Barat Daya dan BPN diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi kelembagaan, tetapi juga menghadirkan penyelesaian persoalan pertanahan yang lebih transparan, berkeadilan, serta menghormati hak-hak masyarakat adat.
Dengan demikian, kepastian hukum atas tanah tidak hanya menjadi kepentingan administrasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas keamanan di Papua Barat Daya.