Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Ketua DPRK Kota Sorong, Drs. Ec. John Lewerissa, mengungkapkan bahwa postur anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1,177 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah Kota Sorong melalui tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pernyataan tersebut disampaikan John Lewerissa usai Rapat Paripurna XV DPR Kota Sorong Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyerahan dan pembahasan materi KUA-PPAS Rancangan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di ruang rapat DPRK Kota Sorong, pada Rabu (18/11/2026).
John menjelaskan, saat ini DPRK masih berada pada tahapan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap materi KUA-PPAS yang telah disampaikan Pemerintah Kota Sorong. Setelah itu, agenda akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban wali kota sebelum memasuki pembahasan yang lebih teknis.
“Sekarang kita masih pada tahapan pandangan umum dari masing-masing fraksi dan kelompok khusus. Setelah itu nanti ada jawaban wali kota. Kita mengikuti tahapan tersebut terlebih dahulu,” jelasnya.
Ia mengatakan, pembahasan selanjutnya akan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRK, serta komisi-komisi sesuai bidang tugas masing-masing. DPRK akan menyusun jadwal pembahasan bersama setiap OPD agar seluruh program dan alokasi anggaran dapat dikaji secara lebih mendalam.
Menurutnya, proses penyusunan anggaran di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong, memiliki dinamika tersendiri karena terdapat mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang harus diperhatikan.
“Memang ada perubahan-perubahan dan proses yang harus dilalui. Kita menggunakan anggaran Otsus, sehingga mekanismenya berbeda dengan daerah lain yang tidak memiliki dana Otsus,” ungkap John.
Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengawasan dan penyusunan program Otsus turut memengaruhi waktu penyelesaian tahapan perencanaan anggaran. Karena itu, menurutnya, proses tersebut membutuhkan koordinasi dan penyesuaian agar seluruh mekanisme berjalan sesuai ketentuan.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Terkait besaran anggaran tahun 2027, John menyebutkan bahwa proyeksi sementara sebesar Rp1,177 triliun, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang juga harus diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Anggaran tahun 2027 ini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Ada efisiensi lagi. Bahkan kalau kita melihat kondisi keuangan, dengan anggaran sekitar Rp800 miliar saja kita masih harus berhitung, apalagi kita belum mengetahui secara pasti bagaimana besaran transfer ke daerah (TKD) nantinya,” katanya.
John menegaskan, angka Rp1,177 triliun yang disampaikan dalam tahapan KUA-PPAS belum menjadi angka final APBD 2027. Masih terdapat sejumlah komponen pendapatan dan belanja yang harus dikaji, termasuk menyesuaikan kemampuan fiskal daerah serta kebijakan transfer pemerintah pusat.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak hanya dipandang sebagai upaya mengurangi belanja, tetapi harus diarahkan pada pengelolaan keuangan yang lebih tepat sasaran. Sejumlah pos belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan di luar daerah, perlu dievaluasi agar anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih prioritas.
“Kita juga harus melakukan efisiensi, mulai dari perjalanan dinas sampai kegiatan ke luar daerah. Semua harus dilihat kembali supaya penggunaan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRK Kota Sorong itu menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua. Menurutnya, dana tersebut harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga negara ini aman, daerah juga aman, dan rakyat jangan sampai susah, khususnya orang Papua. Kita punya dana khusus, sehingga orang Papua harus bisa menikmati manfaat dari dana tersebut. Karena itu, dana Otsus harus kita awasi bersama,” pungkas John.
DPRK Kota Sorong diharapkan dapat mengawal seluruh tahapan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 secara cermat, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.