Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan LPS Media Meet Up Papua Barat Daya 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan LPS III, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara LPS dan media untuk memperluas penyebaran informasi mengenai fungsi serta peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya di wilayah Papua Barat Daya.
Dalam pemaparannya, Deputi Kepala Kantor Perwakilan LPS III, Prayitno Amigoro, mengungkapkan bahwa tingkat cakupan penjaminan simpanan LPS secara nasional maupun regional telah mencapai angka yang sangat tinggi.
Berdasarkan data hingga 30 September 2026, sebanyak 99,95 persen dari total 727,52 juta rekening nasabah di seluruh Indonesia telah dijamin penuh oleh LPS. Sementara itu, untuk wilayah Papua Bagian Barat yang meliputi Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat, cakupan penjaminan mencapai 99,97 persen dari total 2,12 juta rekening nasabah.
Prayitno menjelaskan, LPS memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah hingga Rp2 miliar per nasabah pada setiap bank. Namun, perlindungan tersebut memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar simpanan dinyatakan layak dibayar.
“LPS menjamin simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank. Namun, masyarakat juga perlu memperhatikan kriteria simpanan layak bayar atau Syarat 3T, yakni simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga yang diterima nasabah tidak lebih besar dari Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) LPS, dan nasabah bukan merupakan pihak yang melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bank,” jelas Prayitno.
Ia menekankan, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut penting agar nasabah tidak hanya mengetahui keberadaan LPS, tetapi juga memahami mekanisme perlindungan simpanan yang diberikan.
Selain membahas fungsi penjaminan simpanan, kegiatan Media Meet Up juga menghadirkan perspektif psikologi dalam pengambilan keputusan keuangan melalui sesi berbagi bersama Nursiah Yusdiranti Barus, S.Psi., Psikolog.
Dalam sesi tersebut, Nursiah mengulas bagaimana faktor psikologis, perkembangan pasar, serta ekosistem digital turut memengaruhi perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan. Menurutnya, keputusan finansial seseorang tidak selalu lahir dari pertimbangan rasional, tetapi juga dipengaruhi emosi, pengalaman, dan informasi yang diterima.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Ia mengidentifikasi sejumlah faktor yang kerap memengaruhi keputusan keuangan masyarakat, di antaranya rasa takut kehilangan, fenomena Fear of Missing Out (FOMO), hingga keinginan memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut semakin kompleks ketika masyarakat berhadapan dengan arus informasi digital yang begitu cepat. Informasi yang ramai dibagikan atau disampaikan figur berpengaruh sering kali dianggap benar, meskipun belum melalui proses verifikasi yang memadai.
Situasi ini berpotensi memunculkan hoaks finansial dan mendorong masyarakat mengambil keputusan keuangan secara terburu-buru tanpa memahami risiko yang mungkin dihadapi.
Nursiah juga mengingatkan bahwa media memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk persepsi publik, terutama ketika menyampaikan informasi mengenai kondisi perbankan dan perkembangan sektor keuangan.
Menurutnya, penggunaan diksi, pemilihan sudut pandang, serta akurasi informasi dalam pemberitaan dapat memengaruhi respons masyarakat. Karena itu, jurnalis dituntut mengedepankan prinsip verifikasi, keberimbangan, dan kehati-hatian agar informasi yang disampaikan tidak justru menimbulkan keresahan.
Media juga diharapkan mampu membedakan fakta dan dugaan, mengutamakan sumber resmi, serta menyajikan informasi keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, LPS berharap hubungan kemitraan dengan insan pers di Papua Barat Daya semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai penjaminan simpanan, edukasi keuangan, dan stabilitas perbankan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pada akhirnya, peningkatan literasi keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan media sebagai jembatan informasi antara institusi dan masyarakat.
Dengan pemahaman yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan finansial secara bijak, memiliki kepercayaan terhadap industri perbankan, serta turut mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (***)