Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Papua Barat Daya (PW SEMMI PBD) mendesak perusahaan Petrogas agar segera memberikan kepastian dan menyelesaikan persoalan hak ulayat masyarakat adat di Pulau Salawati. Senin (16/11/2026).
Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius agar hak-hak masyarakat sebagai pemilik tanah adat tidak terabaikan di tengah aktivitas investasi perusahaan.
Melalui Nasarudin A. Tuara, PW SEMMI PBD menegaskan bahwa persoalan tanah ulayat bukan sekadar persoalan administrasi maupun kepentingan ekonomi. Tanah adat merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai historis, budaya, serta menjadi bagian penting dari identitas masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.
Menurut Nasarudin, setiap aktivitas investasi yang berlangsung di Pulau Salawati harus memperhatikan keberadaan dan hak masyarakat adat. Kehadiran perusahaan semestinya tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis dan keuntungan ekonomi, tetapi juga wajib menghormati hak-hak masyarakat yang memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut.
“Petrogas harus segera memberikan kejelasan dan menyelesaikan persoalan hak ulayat masyarakat adat di Pulau Salawati. Jangan sampai masyarakat yang merupakan pemilik hak ulayat justru tidak mendapatkan kepastian atas tanah adat mereka sendiri,” tegas Nasarudin.
Ia menilai, kepastian terhadap hak ulayat menjadi hal mendasar yang harus diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Karena itu, pihak perusahaan diminta tidak mengabaikan aspirasi masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan pengakuan terhadap tanah leluhur mereka.
Nasarudin juga mendorong Petrogas membuka ruang komunikasi dan dialog langsung bersama masyarakat adat. Dialog tersebut diharapkan dapat membahas seluruh persoalan yang belum terselesaikan, termasuk kejelasan status kepemilikan tanah, pengakuan hak ulayat, serta pembayaran kompensasi sesuai bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Tidak hanya kepada perusahaan, PW SEMMI PBD turut meminta pemerintah daerah dan instansi teknis terkait agar tidak bersikap pasif dalam menyikapi persoalan tersebut. Pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi proses penyelesaian sekaligus memastikan hak masyarakat adat memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, pembangunan di Tanah Papua harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan keadilan sosial. Investasi yang masuk ke daerah tidak boleh menciptakan persoalan baru bagi masyarakat, terutama ketika menyangkut tanah yang memiliki nilai historis dan menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.
Nasarudin mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Papua seharusnya turut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Jangan sampai aktivitas pengelolaan sumber daya alam justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan, sementara masyarakat pemilik hak ulayat masih menghadapi ketidakpastian atas tanah mereka sendiri.
“Investasi harus menghormati hak masyarakat adat. Jangan membangun kesejahteraan di atas tanah leluhur masyarakat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak-hak pemilik ulayatnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, PW SEMMI PBD menegaskan akan terus mengawal dan mendorong penyelesaian persoalan tersebut agar mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait. Organisasi mahasiswa itu berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui dialog, musyawarah, serta pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan bagi masyarakat adat.
Bagi PW SEMMI PBD, penghormatan terhadap hak ulayat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Papua Barat Daya. Sebab, keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya keuntungan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana keberadaannya memberikan kepastian, perlindungan, dan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
PW SEMMI PBD pun kembali menegaskan tiga tuntutan utama, yakni penghormatan terhadap hak masyarakat adat, penyelesaian persoalan hak ulayat secara transparan, serta keterlibatan aktif pemerintah dalam memastikan tidak ada masyarakat pemilik tanah adat yang dirugikan.