Melanesiatimes.com, Banda Neira, Maluku Tengah – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos, menegaskan bahwa KPU tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Betty saat menjawab pertanyaan mahasiswa Universitas Banda Neira dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) pagi.
Pertanyaan itu disampaikan M. Multhazam Ali, mahasiswa semester III Fakultas Perikanan Universitas Banda Neira. Ia menyinggung mekanisme konstitusional yang harus ditempuh apabila jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan, termasuk terkait isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Multhazam mempertanyakan sejauh mana peran KPU dalam persoalan tersebut, mengingat Presiden dan Wakil Presiden merupakan pasangan yang memperoleh mandat rakyat melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU.
Menanggapi pertanyaan itu, Betty menjelaskan bahwa kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu telah berakhir setelah seluruh tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selesai dilaksanakan.
“Sudah tidak punya kewenangan lagi. Jadi KPU sudah tidak punya kewenangan lagi untuk misalnya mengadakan pemilu ulang atau pemilu. Itu sudah tidak ada,” jelas Betty.
Ia menambahkan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya bukan melalui pemilihan umum ulang, melainkan menggunakan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Menurut Betty, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan.
Proses tersebut melibatkan MPR sebagai lembaga negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keputusan mengenai calon pengganti Wakil Presiden sepenuhnya menjadi bagian dari mekanisme konstitusional lembaga tersebut.
Betty juga menyinggung batas waktu pengisian jabatan yang telah ditentukan dalam konstitusi, yakni paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Jadi kita lihat saja, dari dua calon usulan Presiden akan ada satu Wakil Presiden yang akan dipilih selambat-lambatnya 60 hari dalam perumusan Undang-Undang Dasar kita,” ungkapnya.
Dalam penjelasannya, Betty turut menyebut informasi mengenai agenda sidang MPR yang disebut dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember mendatang. Namun, tahapan dan keputusan pengisian jabatan tersebut tetap menjadi kewenangan MPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman politik dan ketatanegaraan kepada mahasiswa. Melalui dialog tersebut, peserta diajak memahami bahwa setiap jabatan dalam lembaga negara memiliki aturan pengisian dan batas kewenangan masing-masing.
Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 ini sekaligus menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih jauh sistem demokrasi Indonesia, termasuk memahami bahwa keberlanjutan pemerintahan tidak selalu harus ditempuh melalui pemilu, tetapi juga melalui mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan. (HUAT)