Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung, angkat bicara menanggapi berbagai pernyataan dan tudingan yang disampaikan sejumlah pihak, termasuk yang mengatasnamakan organisasi profesi jurnalis di Papua Barat Daya terkait kebijakan kerja sama kemitraan media dengan Pemerintah Kota Sorong.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (16/11/2026), James secara tegas membantah tudingan yang beredar. Ia menyebut sejumlah pemberitaan dan pernyataan yang ditujukan kepadanya tidak memiliki dasar serta dinilainya sebagai informasi yang tidak benar.
James mengaku tidak pernah menerima laporan resmi terkait legalitas maupun kepengurusan pihak yang mengatasnamakan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua Barat atau Papua Barat Daya. Ia juga menanggapi pernyataan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat Daya yang sebelumnya disampaikan melalui sejumlah pemberitaan media.
“Semua yang mereka sampaikan itu adalah hoaks dan saya tidak ada kepentingan dengan mereka, media apa pun, maupun perusahaan pers apa pun,” tegas James.
Ia menjelaskan, persoalan anggaran kemitraan media yang menjadi perhatian publik berawal dari proses perjuangan anggaran pada APBD Perubahan. Menurutnya, anggaran tersebut diperoleh setelah melalui tahapan pengusulan dan pembahasan sesuai kebutuhan program kerja Dinas Kominfo Kota Sorong.
Terkait angka Rp266 juta yang menjadi sorotan, James menegaskan bahwa keputusan penggunaan anggaran tersebut telah melalui koordinasi dan mendapatkan persetujuan pimpinan, dalam hal ini Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.PA.
“Angka Rp266 juta itu saya berikan setelah mendapatkan persetujuan dan berkoordinasi bersama pimpinan saya, dalam hal ini Bapak Wali Kota Sorong, Septinus Lobat,” ungkapnya.
James juga menegaskan bahwa sebagai kepala dinas, dirinya memiliki tanggung jawab dalam menentukan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kemitraan media sesuai kewenangan yang melekat pada jabatannya.
Ia menyatakan keputusan mengenai perusahaan pers yang menjadi mitra kerja merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pejabat yang diberikan mandat untuk menjalankan program di lingkungan Dinas Kominfo Kota Sorong.
“Saya yang disumpah jabatan, bukan teman-teman atau perusahaan pers. Karena itu, saya yang memiliki kewenangan untuk menentukan dengan perusahaan pers mana kami harus bekerja sama,” ujarnya.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Lebih lanjut, James mengatakan berbagai pemberitaan dan kritik yang berkembang tidak akan dianggap sebagai ancaman terhadap dirinya. Sebaliknya, situasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola kemitraan media di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Ia bahkan menyebut polemik yang terjadi akan menjadi salah satu catatan teknis dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja Bidang Diseminasi Informasi pada tahun anggaran 2027.
“Berita-berita yang berseliweran itu tidak saya anggap sebagai sebuah ancaman. Justru ini menjadi catatan dan pertimbangan teknis bagi saya untuk memperbaiki tata kelola kemitraan ke depan,” katanya.
James juga menegaskan dirinya tidak akan mundur menghadapi berbagai pernyataan maupun kritik yang ditujukan kepadanya. Ia menyatakan tetap akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Sorong.
“Saya tidak takut kepada siapa pun. Apa pun yang mau disampaikan, termasuk ancaman melalui pemberitaan dalam bentuk apa pun, saya tidak takut sedikit pun,” tegasnya.
Menurut James, perjuangan memperoleh anggaran tersebut merupakan bagian dari upayanya agar program kemitraan media dapat berjalan dan memberikan ruang kerja sama dengan perusahaan pers yang dinilai sejalan dengan kebutuhan komunikasi publik pemerintah daerah.
Ia berharap kemitraan yang dibangun bersama media dapat mendukung penyebarluasan informasi mengenai program dan kebijakan Pemerintah Kota Sorong, termasuk berbagai kegiatan Wali Kota Septinus Lobat dan Wakil Wali Kota Anshar Karim.
Menutup keterangannya, James kembali membantah tudingan yang berkembang dan menegaskan bahwa kebijakan yang diambilnya merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan serta pelaksanaan program kerja Dinas Kominfo Kota Sorong.
“Untuk itu, saya sampaikan kembali bahwa apa yang menjadi pemberitaan tersebut adalah hoaks dan tidak mendasar,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons terbuka James Burung terhadap polemik kemitraan media yang berkembang di Kota Sorong. Sementara itu, substansi keberatan dan tanggapan dari pihak organisasi pers terkait kebijakan tersebut tetap menjadi bagian penting dari persoalan yang perlu mendapat ruang klarifikasi secara berimbang.