Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong mulai mematangkan arah kebijakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027. Wakil Wali Kota Sorong, Hi. Anshar Karim, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun program dan kegiatan agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Anshar Karim dalam Rapat Paripurna XV DPR Kota Sorong Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyerahan dan pembahasan materi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2027, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum yang berlangsung di Kantor DPRK Kota Sorong tersebut, Anshar menekankan bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS menjadi momentum penting bagi pemerintah dan DPR Kota Sorong untuk menentukan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengingatkan agar setiap alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan belanja, tetapi juga harus memperhatikan hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Setiap program dan kegiatan harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, tepat manfaat, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Anshar dalam sambutannya.
Anshar juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal di lingkungan pemerintah daerah. Seluruh OPD diminta menghindari pemborosan anggaran, meningkatkan efektivitas belanja, serta mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baginya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong setiap perangkat daerah lebih inovatif dan selektif dalam menentukan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengarahkan agar kebijakan anggaran 2027 tetap sejalan dengan visi pembangunan Kota Sorong, yakni mewujudkan kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Sejumlah sektor menjadi perhatian pemerintah, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan UMKM, pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), serta pembangunan infrastruktur perkotaan.
Tidak hanya itu, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi bagian dari agenda prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran mendatang.
Wakil Wali Kota berharap pembahasan bersama DPR Kota Sorong dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif. Ia menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan legislatif merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus diarahkan untuk menghasilkan keputusan terbaik.
“Perbedaan pandangan hendaknya menjadi ruang untuk saling melengkapi dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat Kota Sorong,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh anggota DPR Kota Sorong dan jajaran pemerintah daerah menjaga komitmen bersama dalam mengawal proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
Anshar menegaskan, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, melainkan amanah masyarakat yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap rupiah yang dianggarkan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa,” pungkasnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS tersebut, Pemerintah Kota Sorong diharapkan dapat merumuskan kebijakan belanja daerah 2027 yang lebih terarah, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Sorong.