WAISAI, MELANESIATIMES.COM – Ketua DPRK Kabupaten Raja Ampat, Moh Taufik Sarasa, ST, mengkritik lambannya pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2026 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keterlambatan ini dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program dan memperbesar potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun.
Taufik mendesak Bupati Raja Ampat segera membagikan DPA Perubahan agar seluruh OPD mempercepat realisasi program. Pasalnya, APBD Perubahan sebesar Rp1,27 triliun telah ditetapkan pada 28 September 2026, tetapi hingga 16 November realisasi anggaran baru mencapai 67 persen.
“Jangan sampai anggaran perubahan sudah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya justru terlambat. Sekarang sudah November, sementara realisasi anggaran baru 67 persen. Bupati harus segera membagikan DPA agar OPD bisa bergerak mempercepat program,” tegas Taufik.
Ia menegaskan, APBD Perubahan juga memuat Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap kedua dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Otsus yang harus segera direalisasikan.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
“Di dalam APBD Perubahan ada Dana Otsus tahap kedua dan DTI Otsus. Dana ini harus berjalan dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Jangan sampai anggaran untuk kepentingan masyarakat justru tidak terserap akibat keterlambatan pelaksanaan,” ujarnya.
Sorotan DPRK juga tertuju pada kegiatan fisik di kampung dan distrik yang realisasi keuangan maupun fisiknya masih berkisar 50 persen. Sementara itu, dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, sejumlah komisi turut menyoroti rendahnya penyerapan anggaran OPD, terutama pada pos belanja modal.
Selain persoalan anggaran, Taufik meminta Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memperhatikan usulan BKPSDM terkait kebutuhan anggaran verifikasi data dan pelaksanaan formasi 546 serta P3K tahap kedua. Dukungan anggaran diperlukan agar proses kepegawaian, termasuk pelantikan dan penerbitan SK, dapat dipersiapkan pada 2027 sesuai ketentuan.
“Jangan sampai APBD kita besar, tetapi penyerapannya rendah. Masyarakat membutuhkan bukti pembangunan, bukan sekadar angka anggaran. Pemerintah harus bergerak cepat agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dan tidak berakhir menjadi SILPA,” tutupnya.