RAJA AMPAT, MELANESIATIMES.COM — Polemik seleksi IPDN jalur afirmasi OAP di Raja Ampat kembali memanas. Ketua Gerakan Perempuan Adat Malamoi dari delapan suku, Ludia Mentansan, mendesak DPRK Raja Ampat segera memanggil Kepala BKPSDM untuk memberikan penjelasan terbuka terkait proses seleksi.
Ludia menilai DPRK harus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan hak afirmasi Orang Asli Papua (OAP) tidak diabaikan.
“Kalau DPRK tidak memanggil BKPSDM, jangan sampai lembaga ini mempertaruhkan marwah dan hak orang asli Papua demi orang asing,” tegas Ludia.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Ia juga menegaskan bakal melakukan blokade kantor BKPSDM Raja Ampat jika tidak ada langkah konkret dari DPRK Raja Ampat untuk membuka proses seleksi secara transparan.
Menurut Ludia, masyarakat berhak mengetahui dasar verifikasi, rekomendasi, serta mekanisme penetapan peserta dalam seleksi tersebut.
“Kami minta penjelasan, bukan janji. Buka dokumennya dan jawab masyarakat,” ujarnya.
Dugaan penyimpangan dalam proses seleksi masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Pihak BKPSDM dan pihak terkait tetap memiliki hak memberikan klarifikasi.
