Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya, Efraim Kambu,SH,M.Si angkat bicara terkait isu yang beredar di tengah masyarakat mengenai adanya tambahan formasi CPNS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Efraim Kambu, SH. M.Si di ruang kerjanya pada Rabu (13/5/2026).
Efraim menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya formasi tambahan dan permintaan sejumlah uang kepada pencari kerja adalah tidak benar atau hoaks. Ia menyampaikan klarifikasi tersebut secara resmi mewakili Gubernur Papua Barat Daya agar masyarakat tidak terjebak dengan informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan.
“Terkait isu yang berkembang di luar bahwa ada tambahan formasi tahun 2024 dan pencari kerja diminta menyerahkan sejumlah uang beserta berkas, saya secara resmi menyampaikan bahwa isu itu tidak benar,” tegas Efraim.
Menurutnya, apabila ada pihak tertentu yang mengatasnamakan pemerintah dan meminta uang kepada masyarakat dengan janji kelulusan CPNS, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ia menilai kemungkinan oknum tersebut juga memperoleh informasi yang keliru sebelum menyebarkannya kepada masyarakat.
“Kalaupun memang seperti itu dilakukan, itu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Tetapi secara resmi saya menyampaikan bahwa isu itu tidak benar. Tidak ada formasi tambahan tahun 2024,” ujarnya.
Efraim menjelaskan bahwa seluruh formasi CPNS tahun 2024 telah diproses dan peserta yang dinyatakan lulus bahkan sudah mengikuti latihan dasar sebagai tahapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil. Karena itu, tidak ada lagi formasi susulan ataupun penambahan kuota penerimaan.
“Formasi tahun 2024 itu semuanya sudah diikutkan dalam latihan dasar untuk pengangkatan menjadi pegawai negeri. Tidak ada lagi formasi tambahan ataupun susulan,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar tanpa sumber resmi. Menurutnya, setiap proses penerimaan ASN selalu diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui BKPSDM, khususnya bidang pengadaan.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
“Kami minta masyarakat jangan mendengar isu-isu yang tidak benar seperti ini karena tentunya dapat merugikan saudara-saudara sendiri,” ucapnya.
Terkait dugaan adanya korban yang sudah menyerahkan uang kepada pihak tertentu, Efraim mengaku pihaknya belum menerima laporan langsung. Namun, informasi tersebut telah didengar dari sejumlah pihak di luar instansi.
“Memang ada informasi bahwa sudah ada yang menyerahkan uang kepada pihak tertentu, tetapi kami tidak tahu siapa yang menerima uang itu,” jelasnya.
Ia juga memastikan tidak ada keterlibatan pegawai BKPSDM Papua Barat Daya dalam isu tersebut. Menurutnya, apabila ada informasi resmi terkait penerimaan ASN, maka penyampaiannya pasti berasal langsung dari gubernur, kepala BKPSDM, kepala bidang pengadaan, maupun staf resmi terkait.
“Kalau pegawai di dalam BKPSDM tidak ada yang melakukan seperti itu. Jadi ini jelas hanya isu liar,” tegas Efraim.
Selain itu, Efraim mengungkapkan bahwa sebelumnya beberapa tim deklarator juga telah menemui dirinya untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Kepada mereka, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada tambahan formasi CPNS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sebagai penutup, ia meminta masyarakat agar selalu mengecek langsung setiap informasi kepada sumber resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada desas-desus yang belum jelas kebenarannya.
“Ketika ada informasi yang beredar, masyarakat harus mengecek langsung pada sumbernya. Pengumuman penerimaan itu pasti disampaikan secara resmi melalui surat edaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” tutupnya.