Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Direktur LBH Gerimis, Yosep Titirlolobi, memberikan tanggapan tegas terhadap rilis resmi Polda Papua Barat Daya terkait pengungkapan kasus dugaan mafia BBM subsidi di wilayah Sorong Raya. Rabu (22/4/2026).
Dalam pernyataannya, Yosep menyebut pihaknya menjalankan fungsi kontrol sebagai lembaga bantuan hukum dengan mengawasi kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah berani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Barat Daya dalam membuka informasi kepada publik.
“Saya mengapresiasi Dirkrimsus, khususnya Bapak Iwan Manurung, yang memiliki keberanian menyampaikan rilis secara terbuka kepada publik. Ini menjadi catatan sejarah baru bagi Polda Papua Barat Daya,” ujar Yosep.
Menurutnya, keberanian tersebut menunjukkan komitmen awal dalam membongkar praktik mafia BBM subsidi yang selama ini diduga berlangsung cukup lama di wilayah Sorong dan Kabupaten Sorong. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kapolda dan Wakapolda Papua Barat Daya yang dinilai terus mengawal proses hukum hingga penetapan tersangka.
Namun demikian, Yosep mendesak agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada rilis semata. Ia meminta aparat kepolisian segera memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat, diantaranya Kapolres Sorong yang mendanai pembelian BBM subsidi dan Polresta Sorong Kota yang menerima jatah BBM, serta perwira yang hanya disebut melalui inisial, sesuai dengan bukti rekaman.
“Kami meminta agar inisial-inisial itu dibuka secara terang. Masyarakat berhak tahu siapa saja yang selama ini terlibat dalam praktik yang menyebabkan kelangkaan BBM hingga bertahun-tahun, kalau ada perwira terlibat langsung sebut” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang beredar, kerugian negara akibat praktik mafia BBM subsidi jenis Bio Solar tersebut diperkirakan mencapai Rp2 triliun hingga Rp4 triliun. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara.
Lebih lanjut, Yosep menilai bahwa penindakan harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum perwira yang diduga terlibat. Ia menyoroti adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang kerap lebih tegas terhadap masyarakat kecil dibanding pelaku dengan oknum perwira.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Film Anak Sorong Aurora🖤
“Jangan hanya masyarakat kecil yang diproses hukum. Mereka yang memiliki jabatan dan terbukti terlibat juga harus ditindak tegas. Tidak boleh ada perlindungan terhadap sesama aparat,” katanya.
Yosep juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menyurati Mabes Polri di Jakarta untuk mendorong penanganan kasus ini secara lebih luas, termasuk terhadap sejumlah perwira yang diduga terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan dalam waktu dekat akan memasukkan surat resmi agar kasus ini ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung institusi kepolisian berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian. Namun, ia mengingatkan agar kepercayaan publik tersebut tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik kejahatan terorganisir.
Yosep juga memberikan sorotan terhadap kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
“Kalau fungsi pengawasan tidak berjalan, ini harus menjadi evaluasi. Jangan sampai pelanggaran besar seperti ini luput dari pengawasan,” katanya.
Meski demikian, Yosep menegaskan bahwa mayoritas anggota kepolisian di Papua Barat Daya merupakan personel yang baik. Ia menyebut hanya segelintir oknum yang mencoreng institusi.
“Sebagian besar anggota polisi itu baik, tetapi ada oknum yang merusak. Oknum-oknum inilah yang harus ditindak tegas,” pungkasnya.
