Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Panitia Khusus (Pansus) DPR Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) menyoroti sejumlah aspek krusial dalam kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat Daya, terutama terkait kualitas perencanaan program serta tingkat penyerapan anggaran tahun 2025.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas PUPR PBD di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (20/4/2026).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya legislatif dalam mengkaji secara mendalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Pansus, Cartensz Malibela, menjelaskan bahwa forum tersebut difokuskan pada evaluasi realisasi program kerja tahun 2025. Ia menegaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap pendalaman, sehingga belum dapat ditarik kesimpulan akhir.
“Kami sudah melakukan RDP bersama Kepala Dinas PU. Dalam pertemuan ini, kami melakukan pendalaman terhadap LKPJ, khususnya realisasi program tahun 2025. Ada beberapa catatan yang kami temukan, namun saat ini masih dalam tahap pendalaman,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cartensz menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini disebabkan proses verifikasi data dan dokumen masih terus berjalan.
“Kami belum bisa menyatakan apakah laporan itu sesuai atau tidak, karena masih dalam proses pendalaman. RDP ini memang bertujuan untuk menggali lebih dalam data dan dokumen yang disampaikan kepada kami,” jelasnya.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Kota Sorong Tempo Doloe🖤
Ia menambahkan, pembahasan LKPJ tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan evaluasi guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan objektif.
“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Biasanya setelah beberapa kali pertemuan, baru kita bisa melihat secara utuh hasilnya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pansus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan program di sektor PUPR. Selain itu, optimalisasi penyerapan anggaran dinilai menjadi kunci agar program pembangunan, khususnya infrastruktur, dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang pasti, kami mendorong perbaikan dalam perencanaan dan peningkatan penyerapan anggaran. Ini penting karena kita berbicara soal pembangunan infrastruktur, bukan sekadar pengadaan program,” tegasnya.
Cartensz menutup dengan memastikan bahwa seluruh data, dokumen, dan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus ditelaah secara menyeluruh sebelum Pansus menyampaikan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat Daya.
“Kami akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen dan data yang ada. Hasilnya nanti akan kami sampaikan secara resmi,” pungkasnya.
