WAISAI, MELANESIATIMEA.COM – Anggota DPRK Jalur Khusus Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan (Dapil) Raja Ampat, Franky Umpain, menegaskan bahwa penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), penataan Kota Waisai, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan sektor pariwisata harus menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Raja Ampat, Senin (13/7/26).
Hal itu disampaikan Franky Umpain saat memberikan keterangan terkait hasil pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Raja Ampat.
Menurut Franky, penggunaan Dana Otsus harus dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penggunaan Dana Otsus harus tepat sasaran dan sesuai dengan mandat undang-undang. Program yang dijalankan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” ujarnya.
Selain itu, Franky menilai pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Ia mencontohkan sektor kesehatan yang membutuhkan tenaga profesional agar berbagai fasilitas dan peralatan medis yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan Kota Waisai sebagai wajah Raja Ampat. Menurutnya, kota yang tertata rapi dan nyaman akan memperkuat citra Raja Ampat sebagai destinasi wisata bertaraf internasional.
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
“Penataan kota perlu dilakukan secara terencana, termasuk pengembangan kawasan wisata berbasis klaster agar wisatawan lebih mudah mengakses berbagai destinasi yang ada,” katanya.
Franky juga meminta agar seluruh program pemerintah, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, dapat disinergikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Di sektor infrastruktur, ia menilai pembangunan dan pengembangan pelabuhan harus terus dikawal karena memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Raja Ampat. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kewenangan pengelolaan wilayah laut yang berada di tingkat provinsi.
Lebih lanjut, Franky mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya tumpang tindih regulasi pada kawasan konservasi, keterbatasan data lapangan, serta perlunya penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, ia mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di Raja Ampat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Dengan kolaborasi yang baik dan didukung data yang akurat, saya optimistis program-program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Raja Ampat,” tutup Franky Umpain.
