Melanesiatimes.com, SorSel PBD — Persoalan ketersediaan air bersih, mahalnya biaya transportasi laut, serta keterbatasan fasilitas pelabuhan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam tatap muka bersama Komisi III DPR Papua Barat Daya di Homestay Jerico kabupaten Sorong Selatan, pada Sabtu (10/10/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus memberikan masukan kepada wakil rakyat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya yang juga anggota Komisi III, Fredy Marlissa, mengatakan, pertemuan tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBD provinsi, tetapi juga untuk mendengarkan persoalan aktual yang dirasakan masyarakat.
Menurut Fredy, kondisi cuaca ekstrem akibat El Niño yang berlangsung cukup panjang turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan pembangunan di daerah.
Ia menjelaskan, Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur berupaya melihat langsung kondisi lapangan, termasuk persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah di luar agenda peninjauan proyek fisik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pertemuan itu adalah kondisi kualitas udara di Kabupaten Sorong Selatan dalam beberapa hari terakhir. Isu tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Fredy juga menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi III sebelumnya telah mencakup peninjauan sejumlah ruas jalan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun Anggaran 2026.
Pihaknya berharap pekerjaan infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRP Papua Barat Daya, Max Hehanussa, menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi anggota dewan untuk mendengar langsung dampak kebijakan pemerintah, kondisi pembangunan, serta kebutuhan masyarakat selama dua tahun perjalanan Provinsi Papua Barat Daya.
Max mengatakan, pembangunan jalan yang telah dikerjakan melalui APBD provinsi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, pembangunan harus terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi III telah meninjau sejumlah ruas jalan, termasuk jalur Waigo yang menghubungkan wilayah Maybrat, akses menuju Konda, serta jalan di kawasan Wersar.
Ia menyebutkan, ruas jalan di kawasan Waigo menjadi salah satu perhatian karena selama ini terdapat berbagai keluhan masyarakat terkait akses tersebut. Pekerjaan jalan itu diharapkan dapat diselesaikan pada awal Desember 2026, sesuai dengan perkembangan pelaksanaan di lapangan.
Max juga menyoroti pentingnya pengembangan kawasan Wersar yang memiliki potensi sebagai daerah pelabuhan. Menurutnya, peningkatan infrastruktur pelabuhan perlu berjalan seiring dengan pembangunan jalan agar konektivitas darat dan laut dapat saling mendukung.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Ia menilai, pelabuhan bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan salah satu infrastruktur strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang, serta membuka peluang pengembangan wilayah pesisir.
Karena itu, pembangunan dermaga perlu diikuti dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan layanan kapal yang memadai. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, seorang warga Wersar mengungkapkan bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan atau fasilitas air yang sebelumnya tersedia disebut tidak lagi berfungsi optimal sehingga kebutuhan air sehari-hari belum terpenuhi secara memadai.
“Kami di Wersar sekarang sedang kesulitan air bersih. Dulu ada bantuan dari Papua Barat, tetapi sekarang sudah tidak berjalan lagi sehingga air yang tersedia tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat,” ungkap warga tersebut.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan sarana air bersih pada 2027, sehingga masyarakat di kampung-kampung tidak lagi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
Warga itu juga menggambarkan perubahan kondisi lingkungan yang dirasakan masyarakat. Wilayah yang dahulu dikenal memiliki banyak aliran sungai, menurutnya, kini membuat warga semakin bergantung pada sumber air lain, termasuk sumur dan layanan air bersih.
Tatap Muka Bersama DPRP PBD dan Warga Teminabuan
Selain air bersih, masyarakat turut menyoroti mahalnya biaya transportasi darat dan laut yang berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau.
Tingginya tarif angkutan kapal dinilai ikut meningkatkan biaya distribusi barang. Akibatnya, harga bahan pokok yang dijual kepada masyarakat di wilayah tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan daerah yang memiliki akses transportasi lebih mudah.
Warga berharap pemerintah dapat mendorong pengoperasian kapal tol laut dengan tarif yang terjangkau untuk memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya logistik. Mereka juga meminta peningkatan fasilitas pelabuhan dan pembangunan dermaga yang memadai di kampung-kampung pesisir agar kapal dapat bersandar dengan lebih aman dan aktivitas transportasi laut berjalan lancar.
Aspirasi tersebut menjadi bagian dari masukan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui perencanaan program pembangunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Max menegaskan, kunjungan dan pertemuan dengan masyarakat merupakan bagian dari upaya DPRP Papua Barat Daya untuk memahami kebutuhan riil di lapangan. Berbagai masukan yang disampaikan warga akan menjadi catatan penting bagi komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tatap muka itu turut dihadiri Sekretaris Komisi III Yongky Fonataba, serta anggota Komisi III Erwin Ayal, Sukriyadi, Pieter Kondjol, Robert Wanma, Hanafi Muslim Simurut, Frengky Baru, Wilem Asem, dan Laode Samsir.
Melalui pertemuan tersebut, masyarakat berharap persoalan mendasar seperti air bersih, akses jalan, transportasi laut, dan fasilitas pelabuhan tidak hanya menjadi bahan pembahasan, tetapi juga mendapat tindak lanjut konkret dalam perencanaan pembangunan Papua Barat Daya.
