Melanesiatimes.com, Kota Sorong — Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat, Wempi Nauw, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar di sejumlah media yang dianggap tidak jelas legalitas hukumnya.

Pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa proyek talut di bantaran Sungai daerah Mariat Kabupaten Sorong, mengalami kerusakan akibat pengerjaan asal-asalan.

Informasi yang beredar tersebut dinilai merugikan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan. Untuk memastikan kebenaran, Kepala BWS Papua Barat bersama beberapa awak media turun langsung meninjau lokasi talut yang dimaksud.

Dalam keterangannya, Wempi Nauw menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi bukan karena kualitas pekerjaan yang buruk atau unsur kesengajaan. Ia menjelaskan, faktor utama penyebab kerusakan adalah bencana alam berupa banjir besar yang melanda Kabupaten Sorong termasuk kawasan tersebut secara berturut-turut tanggal 14, 21 dan 25 Agustus 2025.

“Posisi talut berada tepat di tikungan sungai. Debit air yang tinggi dan arus deras saat banjir menabrak dan menekan sehingga menyebabkan tekanan luar biasa. Apalagi kondisi talut masih basah dan belum kering sempurna, sehingga wajar apabila struktur beton pecah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wempi menuturkan bahwa proyek tersebut bukanlah pembangunan baru, melainkan kegiatan pemeliharaan berkala. Saat proses pemeliharaan berlangsung, bencana banjir datang sehingga struktur beton yang belum kering sempurna tidak mampu menahan derasnya arus.

Menurutnya, dalam setiap pekerjaan konstruksi, faktor alam tidak bisa diprediksi sepenuhnya. “Siapa pun yang mengerjakan proyek seperti ini, ketika menghadapi bencana alam, tentu akan menghadapi risiko serupa. Beton yang masih basah pasti sangat rentan rusak jika terkena arus banjir,” tambahnya.

Kepala BWS Papua Barat juga membantah tegas isi pemberitaan yang menyebutkan bahwa tidak ada pekerjaan talut di lokasi tersebut. Ia menekankan bahwa yang dikerjakan pihaknya adalah pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sebelumnya telah dibangun.

“Jadi perlu diluruskan, ini bukan proyek baru. Pekerjaan kita adalah pemeliharaan agar infrastruktur tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, setelah pemeliharaan banjir besar datang dan mengakibatkan kerusakan,” jelas Wempi.

Ia juga menyayangkan adanya pemberitaan yang tidak berimbang dan terkesan hanya menyudutkan pihak BWS Papua Barat tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang faktual dan akurat kepada masyarakat.

Wempi berharap klarifikasi ini dapat dipahami publik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjalankan pekerjaan sesuai prosedur, standar, dan aturan teknis yang berlaku.

“Pihak balai sudah melakukan tanggap darurat yang telah dimulai dari beberapa ruas sungai, yakni sungai Makbusun, sungai Klafma dan sungai Mariat serta mengutamakan kualitas dalam setiap pekerjaan. Namun ketika bencana alam datang, itu di luar kendali manusia. Karena itu, mari kita melihat persoalan ini secara objektif,” pungkasnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan legalitas maupun kebenarannya. BWS Papua Barat menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya dalam menjaga serta memelihara infrastruktur sumber daya air di wilayah Papua Barat.

Akibat dari pemberitaan yang merugikan pihak BWS dan tidak berimbang, BWS akan mengadukan beberapa media tersebut ke Dewan Pers di Jakarta.