RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Di rumah besar bernama Raja Ampat, tiga bersaudara produk hukum lagi ribut soal siapa yang paling berkuasa.
Perda, Perkada, dan Perbub. Satu lahir di paripurna, satu lahir karena darurat, satu lagi lahir karena disuruh urus hal-hal teknis. Mereka rebut jadi “anak sulung”. Sementara warga di luar cuma garuk-garuk kepala: ikut siapa, ya?
“Perda bilang dia yang paling tinggi. Perkada bilang dia yang cepat jalan. Perbub bilang dia yang paling dekat dengan rakyat. Tapi pas ditanya ‘terus kami ikut yang mana’, ketiganya jawab: ‘itu urusanmu’,” keluh Warga, Kamis 14/5/2026.
Perda: Saya Anak Sah, Lahir Lewat Paripurna
Perda tampil paling anggun. Bajunya lengkap, pakai stempel DPRK, tanda tangan Bupati, sampai diundangkan di Kemenkumham.
“Saya dibuat susah payah. Pakai kajian, uji publik, rapat berbulan-bulan. Masa kalah sama Perkada yang lahir semalam karena darurat?” ujarnya lewat pernyataan tertulis yang dibacakan Staf Ahli.
Bagi Perda, legitimasi itu segalanya. Sayangnya, prosesnya memang lama. Kadang warga sudah lupa apa masalahnya, Perda baru selesai disahkan.
Perkada: Saya Cepat, Saya Darurat, Saya Solusi
Perkada tak mau kalah. Ia bangga jadi anak yang gesit. Tidak perlu nunggu rapat dewan, cukup tanda tangan Bupati dan langsung jalan.
“Kalau ada kebakaran, banjir, atau anggaran mendesak, siapa yang turun pertama? Saya. Perda masih rapat, saya sudah kerja. Jadi jangan sok paling tinggi,” katanya sambil menenteng dokumen setebal proposal proyek.
Masalahnya, karena terlalu cepat, Perkada kadang keluar tanpa sosialisasi. Warga tahunya pas sudah ada razia.
Video Viral
👇👇👇
Yanto Ijie
Sambangi Rumah Kumuh Kota Sorong
Perbub: Saya yang Paling Dekat Rakyat, Tapi Paling Sering Disalahin
Perbub merasa dirinya anak bungsu yang paling kerja keras. Ia yang ngurus hal teknis: izin warung, jadwal pasar, tata tertib parkir.
“Tapi anehnya, kalau ada masalah, semua nyalahin saya. Padahal saya cuma ngikutin Perda dan Perkada. Saya ini kayak tukang ojek, disuruh bolak-balik tapi nggak pernah dianggap keluarga inti,” keluhnya.
Padahal, di lapangan, Perbub lah yang paling sering ketemu warga. Sayangnya, wibawanya gampang goyang kalau Perda dan Perkada saling tabrak.
Warga: Kami Mau Jual Pisang Goreng, Bukan Baca Tiga Jilid Hukum
Di tengah perdebatan silsilah itu, warga cuma mau satu hal: kepastian.
“Kami bukan mahasiswa hukum. Kami cuma mau tahu, kalau mau buka warung, izinnya ke mana? Dasar hukumnya apa? Jangan sampai kami disuruh baca tiga dokumen tebal cuma buat jual pisang goreng,” kata seorang aktivis yang enggan disebutkan.
Ironisnya, pungutan liar kadang muncul justru karena tiga bersaudara ini saling tunjuk. Perda bilang ikut Perbub. Perbub bilang ikut Perkada. Perkada bilang “ini darurat”.
Sampai berita ini ditulis, belum ada kata damai dari ketiganya. Mereka masih sibuk berebut posisi anak sulung di rapat-rapat.
Sementara itu, warga Raja Ampat cuma punya satu harapan sederhana: daripada soal ribut silsilah, lebih baik kerja sama bikin jalan yang bisa diinjak kaki. Bukan cuma dibahas dengan tangan.
