Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya resmi memiliki kepengurusan baru untuk masa khidmat 2026–2031. Pengurus Wilayah MUI Papua Barat Daya tersebut dikukuhkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA, dalam sebuah acara yang berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, pada Minggu (22/11/2026).
Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi keberlanjutan organisasi MUI di provinsi termuda di Tanah Papua tersebut, sekaligus memperkuat peran ulama dalam membimbing kehidupan keagamaan, menjaga persatuan umat, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dalam susunan kepengurusan yang dikukuhkan, K.H. Abubakar Lodji, S.Ag., M.Pd. dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum MUI Papua Barat Daya periode 2026–2031.
Sementara itu, posisi Ketua Dewan Pertimbangan dipercayakan kepada K.H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M. Adapun M. Sanusi, S.Pd.I. menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
Pada jajaran Dewan Pimpinan, K.H. Isma’il Agia, S.Sos. dan K.H. Baeharuddin, Lc., M.Sos. dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum. Keduanya bersama jajaran pimpinan lainnya akan menjalankan tugas organisasi sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.
Selain kepengurusan inti, MUI Papua Barat Daya juga membentuk sembilan komisi yang akan menangani berbagai bidang strategis, mulai dari fatwa, dakwah, pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat, hingga hubungan antarumat beragama.
Komisi Fatwa dipimpin Dr. Fardan Abdilah, M.Pd. sebagai ketua, dengan Dr. Lalu Nasrullah, M.Pd. sebagai sekretaris. Komisi ini memiliki peran penting dalam pengkajian persoalan keagamaan serta memberikan panduan kepada umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariat.
Selanjutnya, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dipimpin Amiruddin Syam, S.H., M.H., dengan Samsudin Datu, S.Pd.I., M.Pd. sebagai sekretaris. Komisi Ukhuwah Islamiah dipercayakan kepada H. Muhammad Taslim, S.Sos., M.Pd. sebagai ketua dan Abdullah Gazam, S.Pd.I. sebagai sekretaris.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
Untuk Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, posisi ketua dipercayakan kepada Dr. Febry Jein Anjar, S.E., M.M., dengan Hj. Sarbanun Rumbayan, S.Sos. sebagai sekretaris. Komisi ini diharapkan dapat memperkuat peran perempuan, membangun ketahanan keluarga, serta mendorong pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Komisi Pengkajian dan Penelitian dipimpin Drs. Hasbullah, M.Pd., Ph.D., dengan Drs. H. Slamet Widodo, M.Pd. sebagai sekretaris. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dipimpin Dr. H. Hermanto Suaib, M.M., didampingi H. Daeng Risabang, M.Pd. sebagai sekretaris.
Pada bidang hubungan sosial dan kebangsaan, Komisi Hubungan Antarumat Beragama dipimpin Drs. H. Mulyono, M.Ag., dengan Samsi Rabo sebagai sekretaris. Komisi Hukum dan HAM dipercayakan kepada Kariadi, S.H., M.H. sebagai ketua dan Dr. Rajab Lestaluhu, S.H., M.H. sebagai sekretaris.
Adapun Komisi Informasi dan Komunikasi dipimpin Olha Irianti Mulalinda, S.E., M.H. sebagai ketua, dengan Juharianto, S.H., M.M. sebagai sekretaris. Komisi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi keagamaan dan komunikasi kelembagaan di tengah perkembangan teknologi informasi.
Dengan terbentuknya kepengurusan periode 2026–2031, MUI Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat konsolidasi internal organisasi serta meningkatkan kontribusi dalam menjawab berbagai persoalan keumatan.
Kehadiran sembilan komisi dalam struktur organisasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas ruang pengabdian MUI, tidak hanya dalam urusan keagamaan, tetapi juga pendidikan, sosial, hukum, komunikasi, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kerukunan antarumat beragama.
Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu umat Islam sekaligus mitra strategis pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta mendukung pembangunan Papua Barat Daya yang damai dan bermartabat.