Melanesiatimes.com, Kota Sorong PBD – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031 resmi dikukuhkan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, pada Minggu (22/11/2026).
Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran ulama dalam membina umat sekaligus membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah.
Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA. Dalam kesempatan tersebut, K.H. Abubakar Lodji resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Papua Barat Daya untuk lima tahun ke depan.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dalam sambutannya berharap kepengurusan MUI yang baru dapat mengambil peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
Ia juga berharap MUI menjadi wadah pembinaan umat Islam sekaligus berkontribusi dalam menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Elisa, pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan infrastruktur dan aspek fisik semata. Penguatan moral, spiritual, serta kehidupan sosial masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama.
Karena itu, sinergi antara pemerintah dan para ulama dinilai penting untuk menghadirkan pembangunan yang seimbang, dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, persatuan, dan toleransi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya, K.H. Ahmad Nausrau, memaparkan enam peran strategis MUI yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.
Keenam peran tersebut meliputi warasatul anbiya atau pewaris tugas para nabi, pemberi fatwa (mufti), pemimpin dan pelayan umat (ra’in wa khadimul ummah), pelopor perbaikan umat (islahul ummah), penjaga kehidupan umat melalui pembinaan akhlak dan kerukunan, serta pengemban tanggung jawab kepemimpinan umat.
Ahmad Nausrau menegaskan bahwa MUI memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing kehidupan keagamaan, memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta mendorong pemberdayaan masyarakat.
Ia juga mengharapkan kepengurusan MUI yang baru mampu membangun kemitraan kuat dengan pemerintah provinsi maupun enam kabupaten/kota di Papua Barat Daya sehingga berbagai program keumatan dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
“Sebagai mitra pemerintah atau shadiqul hukumah, sebagai khadimul ummah, Majelis Ulama Indonesia siap untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun Papua Barat Daya yang semakin maju dan berkah,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum MUI Papua Barat Daya, K.H. Abubakar Lodji, menegaskan bahwa kepemimpinan organisasi selama lima tahun ke depan akan berpegang pada dua prinsip utama, yakni khadimul ummah atau pelayan umat dan shadiqul hukumah atau mitra pemerintah.
Menurut Abubakar, jabatan Ketua Umum bukanlah sekadar kedudukan yang harus dibanggakan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
1 / 1
Tonton Juga Serial Pendek
👇👇👇
🖤Lagu Viral Pesta Babi**🖤
“Jabatan adalah amanah, bukan kehormatan untuk dibanggakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagai pelayan umat, MUI akan mengedepankan tiga langkah utama, yakni membimbing umat melalui fatwa dan tausiyah, melindungi masyarakat dari paham ekstrem, narkoba, produk tidak halal, serta penyebaran hoaks. Selain itu, MUI juga akan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penguatan pendidikan, ekonomi, dan dakwah.
Abubakar menekankan bahwa pelayanan MUI tidak boleh hanya terpusat di perkotaan, tetapi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kampung-kampung pesisir, wilayah pedalaman, hingga masyarakat Muslim Orang Asli Papua.
“Karena itu, MUI harus hadir di tengah umat, bukan sekadar menunggu di kantor,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa MUI bukan bagian dari birokrasi maupun kelompok oposisi. Sebaliknya, MUI merupakan mitra pemerintah yang siap mendukung setiap kebijakan selama membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Meski demikian, organisasi tersebut tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan nasihat secara santun apabila terdapat kebijakan yang dinilai perlu diluruskan.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA, dalam arahannya menyampaikan sembilan orientasi perkhidmatan MUI yang harus menjadi landasan bagi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.
Kesembilan orientasi tersebut meliputi diniyah, yakni berlandaskan nilai dan ajaran Islam dalam setiap aktivitas; irsyadiyah, mengajak umat kepada kebaikan melalui amar makruf nahi mungkar; istijabiyah, responsif terhadap berbagai persoalan umat; serta hurriyah, menjaga independensi dan kebebasan organisasi dalam mengambil keputusan.
Selanjutnya, ta’awuniyah yang mengedepankan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan membela kaum dhuafa; syuriyah yang mengutamakan musyawarah; tasamuh yang menjunjung tinggi toleransi; qudwah yang mengedepankan keteladanan dalam sikap dan kepemimpinan; serta duwaliyah yang mendorong wawasan global dan kontribusi terhadap perdamaian dunia.
Kesembilan prinsip tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat karakter organisasi, menjaga independensi, serta meningkatkan kualitas pelayanan MUI kepada umat dan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Abubakar Lodji menyampaikan bahwa MUI Papua Barat Daya juga siap membangun sinergi dengan pemerintah dalam berbagai bidang strategis, mulai dari penguatan sumber daya manusia, pendidikan, ketahanan keluarga, pencegahan stunting, kerukunan antarumat beragama, hingga pengembangan jaminan produk halal, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk ulama dan pemerintah yang memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ulama dan umara ibarat dua dayung dalam satu perahu. Bila dikayuh seirama, perahu pembangunan Papua Barat Daya akan sampai ke tujuannya,” tutupnya.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan MUI Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031, masyarakat berharap organisasi ini semakin memperkuat peran keulamaan, memperluas jangkauan pelayanan umat, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Papua Barat Daya yang rukun, maju, dan penuh keberkahan. (**)