Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Rapat Pleno XXX Paripurna XXVII DPR Kota Sorong Tahun 2025 menghadirkan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda APBD 2026. Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan bukanlah kritik destruktif, melainkan bentuk konsultasi konstruktif sebagai mitra pemerintah daerah. Golkar menilai bahwa DPR dan Pemerintah Kota harus berjalan seiring dalam memperkuat fondasi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar menjelaskan bahwa pandangan mereka didasarkan pada riset lapangan, dialog intens dengan RT/RW, kajian pengalaman tahun sebelumnya, serta visi jangka panjang untuk kemajuan Kota Sorong. Karena itu, mereka berharap catatan yang diberikan dapat menjadi bahan refleksi untuk penyempurnaan Raperda APBD 2026.
Dalam telaah Fraksi Golkar, postur anggaran APBD 2026 memperlihatkan upaya Pemerintah Kota dalam mengelola keterbatasan fiskal. Total belanja yang mencapai lebih dari 1,008 triliun rupiah dinilai masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Sorong yang mencapai lebih dari 300 ribu jiwa. Golkar menilai perlunya strategi belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Pada struktur anggaran, Golkar mencermati dua sektor prioritas: penanganan kemiskinan ekstrem sebesar 582,20 miliar rupiah dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebesar 58,41 miliar rupiah. Kedua alokasi ini dianggap sebagai sinyal positif karena penanganan kelompok masyarakat paling rentan merupakan inti dari pembangunan yang berkeadilan.
Golkar juga menyoroti dominasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dinas Pendidikan memperoleh 237,51 miliar rupiah dan Dinas Kesehatan mendapat 235,77 miliar rupiah. Kedua sektor ini menyerap hampir 47 persen belanja daerah, dan menurut Golkar, hal tersebut merupakan investasi penting untuk masa depan Kota Sorong melalui peningkatan kualitas generasi muda dan kesehatan masyarakat.
Salah satu fokus utama Golkar adalah Insentif RT/RW. Mereka menilai bahwa RT/RW merupakan garda terdepan pemerintahan di tingkat paling bawah. Banyak ketua RT dan RW yang bekerja dengan dedikasi tinggi namun menerima insentif yang tidak memadai dan tidak konsisten. Golkar meminta agar APBD 2026 mengalokasikan anggaran yang layak demi meningkatkan motivasi dan kualitas pelayanan RT/RW.
Golkar juga memberi perhatian khusus pada kondisi kantor-kantor kelurahan. Menurut pantauan mereka, banyak kantor kelurahan berada dalam kondisi memprihatinkan, mulai dari bangunan bocor hingga kurangnya fasilitas kerja modern. Golkar menilai perlu adanya peningkatan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan kantor kelurahan agar pelayanan publik dapat berjalan cepat dan profesional.
Pada sektor infrastruktur dasar, Golkar mengangkat persoalan sumber air bersih, khususnya di Kelurahan Klasuat, Distrik Klaurung. Warga setempat kerap menghadapi krisis air bersih dan sangat bergantung pada hujan. Kondisi ini berdampak pada aktivitas harian hingga pendidikan anak-anak. Golkar meminta agar APBD 2026 memberi perhatian khusus untuk pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah terpencil.
Golkar juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota dalam mitigasi banjir. Mereka melihat langsung perkembangan proyek drainase, terutama di wilayah rawan seperti Kilo 10. Meski demikian, Golkar meminta agar anggaran mitigasi banjir tidak dikurangi dan program edukasi pengelolaan lingkungan terus ditingkatkan.
Perhatian lain yang disorot adalah pelayanan pemadam kebakaran, menyusul insiden kebakaran lima hari lalu di Kanal Victory. Golkar menilai perlu adanya penambahan armada, peralatan modern, peningkatan pelatihan petugas, serta pembangunan pos pemadam di titik-titik rawan. Menurut mereka, investasi pada pemadam kebakaran adalah investasi pada keselamatan warga.
Ketersediaan lampu jalan juga menjadi catatan penting. Golkar menjelaskan banyak wilayah gelap yang rentan tindakan kejahatan. Mereka meminta agar Pemerintah Kota memperluas pemasangan lampu jalan di titik-titik rawan untuk meningkatkan rasa aman, terutama bagi perempuan, lansia, dan anak-anak.
Dalam isu pengelolaan sampah, Golkar menawarkan strategi berbasis pemberdayaan RT/RW dan kelurahan. Mereka menilai pendekatan terpusat tidak efektif. Dengan memberi anggaran khusus dan wewenang kepada RT/RW dan kelurahan, pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efisien mulai dari pemilahan, daur ulang lokal, hingga edukasi warga.
Golkar menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota atas upaya menyusun Raperda APBD 2026 di tengah tantangan ekonomi yang kompleks. Namun, mereka menegaskan bahwa catatan yang diberikan merupakan bentuk kontribusi konstruktif untuk memastikan anggaran berdampak langsung pada masyarakat.
Pada bagian akhir pandangan umum, Golkar mengajak seluruh pihak tetap sabar, konsisten, dan bijak dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Mereka menekankan bahwa solusi harus dicari bersama secara efisien dan berkeadilan, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
Fraksi Golkar menutup pandangan umumnya dengan komitmen untuk terus melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mereka berharap Raperda APBD 2026 benar-benar menjadi wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Kota Sorong.
